BREAKINGNEWS.CO.ID--Pengurus Pusat Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia memastikan akan kembali menggelar dua kejuaraan nasional pacuan kuda untuk tahun 2019 ini. Ketentuan pokok mengenai pelaksanaan dua kejurnas pacuan kuda tersebut telah disampaikan ke berbagai pihak pada Rabu (8/5/2019).

"Hari ini undangan terkait kejurnas pacuan kuda 2019 telah kami kirim ke daerah-daerah, klub dan para pemilik kuda," ungkap Sekretaris Komisi Pacuan PP Pordasi Noviardi Sikumbang, Rabu siang.

Undangan dan teknis penyelenggaraan kejurnas ke-53 pacuan kuda Pordasi tahun 2019 ini ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum I Bidang Pacuan Kuda, Ir.H.M.Munawir.

Kejurnas pacuan kuda ke-53 tahun 2019 terdiri dari dua seri dengan masing-masing babak penyisihan dan final.

Seri pertama akan digelar Minggu, 14 Juli, untuk babak penyisihan, dan Minggu 28 Juli untuk babak final.

Seri kedua, Minggu 22 September untuk babak penyisihan, dan Minggu 29 September untuk babak final.

Dua seri kejurnas tersebut, baik penyisihan dan babak finalnya, sama-sama akan diselenggarakan di Gelanggang Pacuan Kuda Tegal Waton, Salatiga, Jateng.

Tegal Waton menjadi tuan rumah dari beberapa kali kejurnas terakhir, yang gelar juara umumnya direbut oleh kontingen Jateng.

Bermaterikan kuda-kuda tangguh dari klub-klub seperti Eclipse Stable, Tombo Ati Stable dan Janendra Stable, kontingen Jateng mengungguli kontingen Jabar yang bertumpu pada kuda-kuda handal dari Aragon Stable dan Halim Kediri.

Kuda-kuda dari klub-klub kuat Jateng dan Jabar terus bersaing keras dalam berbagai kejuaraan pacuan kuda tingkat nasional sepanjang tahun, di luar dua seri kejurnas, baik penyisihan maupun final.

PP Pordasi di bawah kepemimpinan Mohammad Chaidir Saddak rutin menggelar lebih dari 20 event pacuan setiap tahunnya, jauh lebih banyak dari equestrian atau berkuda ketangkasan. Tidak mengherankan jika Mohammad Chaidir Saddak disebut-sebut akan tetap dipertahankan memimpin PP Pordasi untuk periode ketiga, yakni 2019-2024, pada munas bulan November mendatang.

"Kalau memang floor menghendaki, itu bisa saja. Memang ada ketentuan masa jabatan ketua umum dua periode, tetapi tidak tertutup menjadi tiga periode, jika disetujui peserta munas," ucap Noviardi Sikumbang.