BREAKINGNEWS.CO.ID - Perolehan suara pasangan capres dan cawapres di Pilpres 2019 berpeluang mempengaruhi hasil pemilu. Terlebih jika salah satu paslon mendapatkan suara yang rendah, diduga bisa memanfaatkan untuk melakukan politik yang gaduh.

"Kalau selisih perolehan suaranya tipis rawan gugatan ke MK," kata Pengamat Intelijen dan Keamanan, Stanislaus Riyanta dalam diskusi yang mengusung tema 'Prediksi Dinamika Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Sosial Politik Dan Keamanan' di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (9/4/2019).

Tak hanya itu saja, ujaran kebencian, hoaks, politik identitas yang mengandung SARA juga dapat menimbulkan kegaduhan politik. Politik identitas membuat masyarakat terpolariasi. Ini belum lagi soal adanya narasi-narasi 'jika kalah berarti dicurangi'. "Ini kan narasi yang bisa memicu kegaduhan," ujarnya.

Meski demikian, tambah Stanislaus, dirinya yakin ancaman Pemilu dapat diatasi. Karena, sejauh ini dirinya sudah melihat kesiapan TNI, Polri, dan BIN dalam pengamanan pesta demokrasi lima tahunan ini. 

"Kekuatan ini cukup untuk mengamankan pemilu. Jadi tak perlu takut. Cegah golput, tingkatkan partisipasi, dan perlu ketegasan dari penyelenggara Pemilu untuk menjalankan aturan," tutur Stanislaus.

Sementara itu, Peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby mengatakan selisih elekbilitas pasangan Capres-Cawapres Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi cukup tinggi hingga doble digit di atas 15 persen. Hal ini disampaikan Adji berdasar hasil survei sejumlah lembaga survei kredibel.

"Saya melihat secara elektabilitas kedua capres yang selisihnya doble digit, di atas 15 persen," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pengamat Politik Senior LIPI, Indria Samego mengatakan bahwa pemilu adalah pesta rakyat. Tapi, pesta ini tak mencerminkan pesta sebenarnya. Dia lantas menyinggung adanya salah satu Capres yang menggebrak meja saat kampanye.

"Kemarin kita misalnya mendengar calon presiden menggebrak-gebrak meja, itu emosi sesaat. Cuma penafsiran publik bisa bermacam-macam. Apalagi dengan adanya media sosial yang memberikan kesempatan kita menilai," ujar Indria.

Selain itu, Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo mengatakan bahwa Pemilu 2019 masih banyak menyisakan masalah. Menurutnya, ada ribuan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan ke Bawaslu.

Disebutkan Karyono, hoax juga cukup meningkat. Dia mengutip data dari Kominfo. Disebutkan, bahwa ada 771 konten hoax dan dari 771 itu ada 181 konten hoax yang terkait dengan hoax politik. Karyono juga mengutip data PoliticaWafe dan Masyarakat Anti Fitnah (MAFINDO). Menurutnya, kalau dilihat dari trennya, hoax tidak akan berhenti sampai pada Pemilu 2019 ini. 

"Apalagi saya melihat gejala hoax yang sudah menjadi industri," tandas Karyono sambari mencontohkan kasus Saracen.