BREAKINGNEWS.CO.ID - Subdit I Industri dan Perdagangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya berhasil mengungkap peredaran obat-obatan keras masuk daftar G alias obat koplo di kawasan Tambora, Jakarta Barat dan Babelan, Bekasi. Selain menyita 15.367 butir, polisi juga mengamankan dua tersangka pemilik toko yang tidak memiliki keahlian bidang farmasi dan tidak memiliki izin edar dari Badan Pemeriksa Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM) RI.

Kegiatan praktek farmasi yang dijalankan kedua tersangka, AB (41) dan AMW (23) sudah berjalan selama satu tahun. Selama itu pula keduanya menjual obat dengan harga Rp6 ribu - Ro20 ribu ke beberapa remaja yang kemudian disalahgunakan untuk tawuran dan aksi kriminalitas lainnya. Dalam sehari mereka mendapatkan keuntungan Rp1 juta.

"Sasaran mereka anak remaja. Keterangan korban, kalau minum pil koplo ini akan berani. Sebelum tawuran dia minum pil sehingga muncul daya tahan hingga berani," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono, Selasa (18/9/2018).

Kasubdit Indag Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, AKBP Sutarmo menerangkan terungkapnya kasus ini setelah unitnya dipimpin Kompol Victor Ingkiriwang melakukan penelusuran usai menangkap penyalahguna obat daftar keras pada awal bulan Agustus.

Penindakan dilakukan dengan menginterogasi tersangka dan mendapati obat keras didapat di Tambora dan Babelan. Pencarian pun dilakukan. Satu butir obat tramadol ditemukan, keabsahan obat kemudian dilakukan dengan mengkroscek ke produsen obat. Hasilnya, produsen obat mengakui bahwa tramadol itu bukan produksi miliknya. Terlebih semenjak penangkapan setahun lalu dirinya sudah tak lagi memproduksi. "Ini mengindikasikan bahwa obat itu palsu,” tegas Sutarmo.

Hingga kini polisi masih menelusuri sales yang bertugas diduga pemasok obat daftar G ke sejumlah apotik di Jakarta. Pencarian seksama dilakukan, lantaran Sales diketahui merupakan sales gelap yang tidak jelas identitas maupun perusahaanya. “Kami mencurigai dia yang kerap suplai obat. Selain itu dalam  obat yang dipasarkan tidak memiliki lisensi dari BPOM,” tuturnya.

Akibat perbuatannya, keduanya terancam hukuman penjara minimal lima tahun lantaran dianggap melanggar Undang undang kesehatan no 36 tahun 2009 dan Undang Undang Perlindungan Konsumen nomer 8 tahun 1999.