BREAKINGNEWS.CO.ID- Penanganan kasus kematian mahasiswa Filsafat Unwira Kupang, asal Bajawa, Carolina A. Sowo atau biasa disapa Charly oleh Polsek Kelapa Lima Kupang, NTT hingga saat ini belum menunjukan titik terang. Padahal sudah dua minggu penyelidikan Polisi sudah berjalan.
 
Charly ditemukan tak bernyawa secara mengenaskan di Pantai Oesapa, Kupang, NTT pada tanggal 24 Juli 2018 lalu. Masyarakat dan keluarga korban mulai skeptis terhadap kesungguhan dan profesionalisme Polisi di NTT ketika menghadapi penyelidikan kasus-kasus kematian karena pembunuhan. Pasalnya, dalam banyak kasus pembunuhan, Polisi NTT sering gagal mengungkap pelaku dan sebab-sebab kematian korban.
 
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus menilai, sejumlah kasus kematian akibat kejahatan pembunuhan yang tidak tuntas diungkap Polisi, menurut catatan masyarakat NTT, sering diakibatkan oleh sangat lamban bahkan kurang tanggapnya aparat polisi bekerja.
 
Akibatnya kata Petrus, banyak kasus kematian karena kejahatan pembunuhan tidak berhasil diungkap sebab-sebab kematian apalagi menemukan pelakunya. Padahal Polri NTT sudah naik status ke type A memiliki perwira dan prajurit Polri yang berkualitas, ditunjang dengan peralatan yang canggih serta anggaran belanja yang sangat besar, namun sayanganya belum diimbangi dengan pelayanan keadilan yang memadai bahkan terkesan kepentingan rakyat diabaikan, hingga masyarakat bosan dan melupakan peristiwanya.
 
Lebih lanjut Petrus mengatakan kematian Romo Faustin di Ngada, Flores NTT tahun 2009 akibat pembunuhan berencana, oleh Polres Ngada saat itu langsung meminta Dokter membuat keterangan mati wajar dan dikubur begitu saja meski keluarga dan pihak Gereja memprotes karena tanpa autopsi sebagai bagian dari proses hukum. Meski tambah Petrus kasus tersebut kemudian diungkap setelah masyarakat dan Gereja melakukan gerakan advokasi secara besar-besaran), barulah aparat Polri bekerja serius dan berhasil menemukan pelaku dan sebab kematian Romo Faustin.
 
Penanganan kasus kematian Romo Faustin dan kasus-kasus lain seperti kasus kematian almarhum Ferdinandus Tarok di Carot Manggarai, Poro Duka di Sumba Barat, bahkan sekarang kasus kematian Charly, kata Petrus berlarut-larut  memberi kesan buruk seolah-olah Polisi memberi peluang kepada pelaku untuk lari dari proses hukum, hingga berujung dengan tidak terungkapnya pelaku dan sebab-sebab kematian.
 
Oleh karena itu menurut Advokat Peradi itu, kasus kematian Charly Mahasiswi Filsafat asal Ngada di Kupang harus dikontrol dan diadvokasi terus menerus sebagai bagian dari peran partisipasi aktif masyarakat agar menjadi prioritas bagi Polda NTT. "Polisi NTT harus segera memastikan sekaligus menunjukan tangungjawabnya sebagai institusi negara yang wajib melindungi segenap Warga Masyarakat tidak terkecuali warga Masyarakat kecil. Jangan biarkan NTT menjadi "The Killing Fields" atau "Ladang Pembantaian" nyawa manusia," tegas Petrus.
 
Menurut Petrus, kasus Ferdinandus Taruk (24), pria warga Sondeng, Kelurahan Karot, Ruteng, kasus penembakan Poro Duka di Sumba Barat sejak April 2018 hingga sekarang belum jelas siapa pelakunya merupakan potret buram jeleknya kinerja Polisi di NTT yang terkenal lamban, kurang profesional atau karena sebab lain akibat intervensi kekuatan tertentu membuat Polisi jadi tumpul dan belum mau berpihak kepada rasa keadilan publik.
 
"Polisi seharusnya memberikan prioritas tinggi berupa jaminan pelayanan keadilan bagi seluruh warga masyarakat secara merata, dimana peristiwa kematian karena kejahatan pembunuhan sulit atau dibuat sulit untuk diungkap hanya karena korban dan keluarganya orang miskin dan buta hukum. Jika saja Polri tidak berubah dalam soal pelayanan keadilan, maka hal ini akan berpotensi menurukan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri," tandas Petrus.
 
Petrus mengatakan jika kemudian Polri gagal menemukan dan memangkap pelakunya, maka NTT akan dikenal sebagai "The Killing Fields" atau ladang pembataian, tanpa ada yang bertanggung jawab, hukum seolah-olah mati dan nyawa manusia NTT seperti tidak berharga di mata penegak hukum.