BREAKINGNEWS.CO.ID- Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo mendorong Kepolisian mengkaji indikasi terjadinya kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak. Hal tersebut dikatakan Bambang menanggapi pengaduan kekerasan terhadap anak yang diterima Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) per Oktober 2018, ada 2.726 pengaduan dan 58 persen merupakan kejahatan seksual.
 
Bambang pun memberikan solusi dengan cara melakukan pengawasan terhadap para pelaku kekerasan dan kejahatan seksual pada anak terutama dikaitkan dengan konten-konten media sosial yang memberikan informasi yang berakibat terjadinya pelanggaran terhadap tindak pidana kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak. 
 
"Serta segera memproses hukum terhadap kasus-kasus yang dilaporkan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak," ujar Bambang kepada wartawan di Jakarta, Selasa (20/11/2018). 
 
Bambang juga mendorong Kepolisian RI untuk meningkatkan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, dari tingkat unit menjadi Badan (Jenderal Polisi Bintang Tiga), agar penanganan terhadap kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak menjadi fokus utama untuk diproses oleh Kepolisian. 
 
"Mengingat kejahatan seksual terhadap anak akan berpengaruh negatif terhadap masa depan anak yang menjadi korban, dan dapat berpengaruh terhadap kekuatan pertahanan keamanan negara, agar negara dapat menghindari pengakuan terhadap LGBT," tegasnya. 
 
Bambang menambahkan, pihaknya mendorong KPPPA untuk membuat inovasi terhadap seluruh program KPPPA yang berpihak kepada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam seluruh aspek kehidupan perempuan dan anak dalam menyongsong industri 4.0. 
 
Selanjutnya Bambang mendorong KPPPA dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meningkatkan program perlindungan anak, serta meningkatkan koordinasi dan sosialisasi tentang bagaimana menghilangkan kejahatan seksual. 
 
Selain itu Bambang mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk memblokir konten pornografi dan konten negatif atau hoax di internet, guna menjamin lingkungan yang aman bagi anak.
 
"Mengingat tingginya kejahatan seksual merupakan salah satu dari pengaruh pornografi dan konten negatif/hoax dari internet," jelasnya. 
 
Lebih lanjut Bambang mendorong KPPPA, Kemenkominfo, dan KPAI bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk membuat infografis yang harus dimunculkan di media sosial (siber), media siaran, dan media cetak, dalam bentuk iklan sisipan, agar perempuan dan anak dapat terhindar dari kejahatan seksual yang marak terjadi di era milenial.