BREAKINGNEWS.CO.ID - Kesehatan menjadi salah satu faktor penting dalam generasi penerus bangsa. Seperti yang dilakukan memberian vaksin. Namun belakangan ini, polemik soal haram tidaknya vaksin campak dan rubella atau MR ramai dibicarakan, mengakibatkan sejumlah orang tua tidak bersedia anak mereka diberi imunisasi dengan alasan vaksin tersebut dikhawatirkan palsu atau tidak memiliki sertifikat halal.

Penyakit campak atau dikenal juga sebagai Morbili atau Measles belakangan ini meresahkan masyarakat terutama terhadap anak-anak, solusi yang dapat dilakukan dengan memberikan vaksin Measless dan Rubella (MR) kepada anak-anak. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin mengatakan, Vaksin Measles Rubella (MR) diperbolehkan penggunaannya apabila darurat.

MUI juga sudah mengeluarkan fatwa pada tahun 2016. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2016 sudah diputuskan bahwa melakukan imunisasi yang mengancam, menimbulkan penyakit, kecacatan yang berkelanjutan, maka bukan hanya boleh (digunakan), bahkan wajib.

“Menurut informasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Rubella ini sangat berbahaya. Kalau bahaya itu diyakini, kalau bahasa ulama, artinya memang bahaya, merupakan kewajiban,” jelas Ma’ruf Amin, dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 dengan tema "Jalan Panjang Fatwa MUI Vaksin MR" di Ruang Serba Guna Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta, Selasa (18/9/2018).

Kata Ketua MUI, sudah disebutkan dan ditunjukan langsung contohnya. Ini sangat bahaya. “Kalau generasi muda Indonesia akan seperti itu, kita akan menjadi bangsa yang lemah. Akan kalah berkompetisi dengan bangsa yang lain,” ujar Ma’ruf Amin.

Sayangnya, Ketua MUI menjelaskan, Kementerian Kesehatan tidak meminta fatwa langsung tentang vaksinnya. Baru prosesnya dilakukan pada tahun 2018. Yakni, lahir Fatwa MUI Nomor 33 tentang penggunaan vaksin Rubella.

“Selama dua tahun itu, 2016-2018, tidak ada fatwa tentang kehalalan. Apakah vaksinya itu halal atau tidak. Baru tahun 2018 kita keluarkan kehalalannya. Karena darurat, beklum ada penggantinya. Hukumnya, ada kebolehan sesuatu yang dilarang. Yang dilarang, jika darurat, diperbolehkan,” ungkap Ma’ruf Amin.

Maka dari itu itu, Ma’ruf Amin menekankan, bahwa pihaknya sangat prihatin terhadap capaian imunisasi vaksin MR ini yang hingga saat ini baru mencapai 48 persen.

“Karena itu, harus ada upaya-upaya maksimal melibatkan semua pihak. Kami, MUI sudah mengeluarkan dua fatwa dan kami siap mensukseskan Vaksin Rubella ini,” pungkas Ma’ruf Amin.