BREAKINGNEWS.CO.ID – Polda Metro Jaya telah meningkatkan kasus dugaan korupsi dana kemah dan apel Pemuda Islam Indonesia yang diinisiasi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) ke tahap penyidikan. Namun, Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis menegaskan belum ada tersangka dalam kasus ini.

"Sementara masih belum (ada tersangka)," kata Idham di Mapolda Metro Jaya, Sabtu (24/11/2018).

Penyidik Polda Metro Jaya telah memeriksa Ketum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak terkait dugaan korupsi dana kemah dan apel Pemuda Islam Indonesia yang dilaksanakan oleh Kemenpora RI tahun anggaran 2017, Jumat 23 November 2018. Begitu pula ketua panitia acara, Ahmad Fanani.

Idham menyebutkan, pemanggilan itu diawali dengan adanya laporan yang masuk ke Polda Metro Jaya tentang dugaan korupsi dana kemah dan apel Pemuda Islam Indonesia. Polisi pun harus pro aktif dalam melakukan sejumlah klarifikasi terhadap pelapor dan terlapor. Ini berlaku dalam kasus apapun.

"Sudah diperiksa (Dahnil dan Fanani) kita ambil keterangannya untuk mengklarifikasi karena ada laporan jadi kita ada laporan dari masyarakat kita klarifikasi, dan itu biasa. Kalau orang melapor, tentu kita pro aktif melakukan langkah klarifikasi," ujar Idham.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya tengah mendalami kasus dugaan penyimpangan anggaran kegiatan kemah dan apel Pemuda Islam Indonesia yang dilaksanakan oleh Kemenpora RI tahun anggaran 2017. Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak dan ketua panitia acara, Ahmad Fanani telah diperiksa, Jumat kemarin.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono menyatakan tak mempersoalkan kegiatan tersebut. Menurutnya, penggunaan anggaran dilaksanakan dengan benar dan tidak masalah. "Yang menjadi masalah apabila LPJ tidak dipertanggungjawabkan dengan benar sesuai aturan," kata Argo di Polda Metro Jaya, Sabtu (24/11/2018).

Atas dugaan itu, penyidik memanggil saksi-saksi dan mengumpulkan bukti-bukti untuk mengungkapkannya. "Maka dalam laporan kegiatan perkemahan Kemenpora tahun 2017 diduga di-mark up dan berpotensi merugikan keuangan negara," ungkap Argo.