JAKARTA - Dua hakim senior Malaysia yaitu, Ketua Hakim Negara atau Hakim Agung Raus Sharif beserta Ketua Pengadilan Tinggi Malaysia, Zulkefli Ahmad Makinudin mengundurkan diri dari jabatannya pada Rabu (13/6/2018). Pengunduran diri tersebut akan aktif terhitung mulai 31 Juli 2018. Pengunduran diri kedua hakim paling utama di Malaysia itu terjadi di tengah upaya pemerintahan Perdana Menteri Mahathir Mohammad membersihkan para pejabat dari pemerintahan sebelumnya PM Najib Razak.

"Yang Mulia Raja telah memberikan persetujuannya pada pengunduran diri mereka pada 8 Juni," kata pernyataan Kantor Catatan Pengadilan Federal, Rabu (13/6/2018). Daftar pejabat tinggi yang dipecat atau mundur dari jabatan mereka terus bertambah selama satu bulan terakhir pasca kemenangan koalisi oposisi Mahathir pada pemilihan umum 9 Mei 2018. Penunjukkan Sharif serta Makinudin sebagai Hakim Agung dan Ketua Pengadilan Tinggi oleh eks-PM Najib pada tahun lalu ditentang para pakar hukum di Malaysia. Alasannya, keduanya sudah melampaui usia pensiun.

Pekan lalu, Malaysia menunjuk seorang Jaksa Agung yang menyatakan bahwa tidak akan ada lagi yang ditutup-tutupi dalam proses hukum khususnya tentang pengungkapan dugaan skandal korupsi 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Tommy Thomas, Jaksa Agung baru Malaysia bertekad untuk mengungkap dugaan skandal 1MDB baik dari sisi hukum pidana maupun perdata dari dana investasi yang didirikan eks PM Najib Razak tersebut.

Malaysia

Thomas menggantikan Mohamed Apandi Ali, yang pada 2016 membersihkan dugaan keterlibatan Najib dari setiap dugaan bernilai multimiliaran dolar 1MDB itu. Najib telah membantah melakukan kesalahan dalam kasus itu. Pekan lalu, Gubernur Bank Sentral Muhammad Ibrahim juga mengundurkan diri. Dia hanya menjabat dua dari lima tahun masa jabatannya.

Mundurnya Muhammad juga diduga terkait dengan skandal 1MDB. Dia menggantikan Zeti Akhtar Aziz yang dipecat Najib, setelah mengkritiknya soal 1MDB. Bulan lalu, Kementerian Keuangan Malaysia menyatakan sekitar 500 juta dolar AS atau sekitar 7 triliun rupiah yang diperoleh dari penjualan tanah pemerintah digunakan untuk membayar kewajiban 1MDB tahun lalu.