BREAKINGNEWS.CO.ID - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung wacana penghapusan pajak sepeda motor dan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup. Namun, hal itu masih menjadi polemik ditengah-tengah masyarakat. Pasalnya sebagian pihak menilai jika pajak motor dihapus akan meningkatkan penggunaan sepeda motor.

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menegaskan bahwa keberpihakkan negara harus jelas. Sebab mayoritas masyarakat saat ini menggunakan sepeda motor. Untuk itu, negara wajib hadir menyayangi mereka.

"Pemotor bukan warga negara kelas dua. Justru mereka perlu kebijakan yang memihak dengan jelas," kata Mardani kepada wartawan, Selasa (27/11/2018).

Lanjut Mardani, kerangka dalam menarik pendapatan daerah melalui pajak tersebut harus dirubah. Pajak kendaraan adalah cara tidak cerdas negara dan pemda menarik dana masyarakat.

"Gunakan cara cerdas, mudahkan urusan publik maka masyarakat akan berputar ekonominya. Justru pemerintah yang untung. Untuk SIM, selain seumur hidup ada tambahan sistem poin. Tiap tiga tahun ada jatah poin yang jika ada pelanggaran maka bisa membuat SIM dicabut. Tapi jika tdk ada pelanggaran maka lanjut terus," terangnya.

Menurutnya, cara cerdas dalam menarik pajak agar pemerintah dapat meningkatkan APBD dan masyarakat tidak tercekik, ia pun mengatakan jika pemerintah harus memudahkan usaha dan mendorong start up bagi masyarakat itu sendiri.

"Di Singapura, RT/RW rencana tata ruang dan wilayah tiap enam bulan bisa berubah. Dari area residensial ke komersial mudah selama persyaratan diikuti," ucapnya mencontohkan.

"Jika ease of doing bussiness mudah, masyarakat akan muter sendiri ekonominya. Itu cara cerdas," imbuh Mardani.

Seperti diberitakan sebelumnya, PKS menjanjikan dua hal jika dirinya menang di pemilu 2019 nanti. Salah satunya jika PKS menang pemilu 2019, PKS akan memperjuangkan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup.

Pernyataan itu dilontarkan oleh Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu (TPP) PKS, Al Muzzammil Yusuf saat menggelar konferensi pers di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, pada Kamis (22/11/2018).

Muzzammil menyebut pajak sepeda motor yang akan dihapus adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBBNKB), Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan biaya administrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) untuk sepeda motor ber-CC kecil.

Sedangkan untuk SIM, Muzzamil mengatakan SIM yang diberlakukan untuk seumur hidup adalah SIM A, SIM B1, Sim B2, SIM C DAN SIM D.