JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini mengapresiasi Komisi VI DPR RI dalam pemanggilan Menteri BUMN Rini Soemarno terkait dengan rekaman percakapan dengan Dirut PLN Sofyan Basir. Bahkan, dirinya pun menilai pemanggilan keduanya untuk dimintai klarifikasi secara jelas.

"Bagus. Harus dipanggil, baik Menteri BUMN maupun Dirut PLN-nya dan diklarifikasi kebenarannya," ujarnya, Minggu (29/4/2018). Menurutnya, DPR memiliki kewajiban dalam mengawasi kinerja pemerintah, khusunya menteri. Terutama, jika ditemukan hal-hal yang menarik perhatian khalayak banyak. "Kewajiban DPR mengawasi para menteri (pemerintah). Ini amanah konstitusi. Apalagi kalau ada indikasi yang nggak beres, tentu harus dipanggil dan diklarifikasi kementrian dan lembaga terkait," jelas Jazuli.

Seperti diberitakan sebelumnya, rekaman percakapan yang viral di media sosial itu juga dibenarkan oleh Rini dan Sofyan. Mereka sepakat mengatakan jika rekaman itu tidak utuh. Menurut Sofyan, pembicaraan itu dilakukan pada akhir 2016. Sofyan mengaku saat itu tengah berkonsultasi dengan Rini terkait investasi PLN dan Pertamina dengan perusahaan swasta di bidang penyediaan energi. "Pertama kali komunikasi kalau tidak salah akhir 2016. Saya tahu itu direkam, tapi enggak tahu kok dipotong-potong gitu lho," kata Sofyan, Sabtu (28/4/2018).

Sementara itu, Rini juga mengatakan jika percakapan tersebut sengaja dipotong sehingga seolah-olah percakapan itu terkait bagi-bagi fee. Padahal tidak ada kepentingan apapun selain untuk BUMN. "Pak Sofyan (Direktur Utama PLN) sudah jelas kalau itu adalah apa namanya kapan ya saya juga udah nggak ingat kapan pembicaraan. Saya dengan Pak Sofyan membicarakan mengenai ada proposal untuk apa namanya storage gas yang kemudian minta offtaker dari Pertamina tapi kemudian minta offtake juga dari PLN berartikan kita menjadi punya risiko," jelas Rini.