BREAKINGNEWS.CO.ID - Pasangan Prabowo - Sandiaga Uno yang diusung empat partai politik; Gerindra, Partai Keadilam Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Demokrat sudah selesai didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, kicauan Wasekjen Demokrat Andi Arief soal mahar masing-masing Rp500 miliar ke PKS dan PAN, rupanya belum clear. PKS berencana menyeret Andi Arief ke polisi kasus fitnah.

Pernyataan yang disampaikan Andi Arief dinilai mewakili pribadi, bukan atas perintah Ketua Umumnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Itu fitnah. Pak SBY secara institusi pasti tidak akan menyuruh. Itu klir problem di Andi Arief," kata Juru Bicara PKS Muda bidang Ekonomi Muhammad Kholid kepada wartawan, Sabtu (11/8/2018) di diskusi bertajuk "Melodramatis Capres-Cawapres" di Warung Daun Cikini.

Terhadap pernyataannya Andi Arief diminta mempertanggung jawabkannya. Kholid mengatakan PKS akan memproses secara hukum terhadap Andi Arif, apabila tidak menyampaikan maaf.

Sebelum langkah hukum diambil, Kholid menyatakab PKS terlebih dahulu akan melakukan klarifikasi. "Andi Arief bisa minta maaf. Kalau tidak ya ada proses dan memperkarakan itu," jelasnya.

Sebaliknya, jika ada permintaan maaf tentunya ada pertimgan lain. "Iya ada langkah hukum kalau tidak ada permintaan maaf dan klarifikasi. Ya (kita) tabayyun kan, klarifikasi kan, ya udah nanti kita temui," sambungnya.

Andi Arief sebelum Prabowo Subianto mengumumkan secara resmi Sandiaga Uno sebagai Cawapres pada pemilihan presiden 2019 mengumbar statemen keras bahwa Sandiaga Uno membayar mahar masing-masing Rp500 miliar kepada PKS dan PAN.

Pernyataantu Andi berlatar belakang karena nama putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak dipertimbangkan oleh Prabowo.

Sebelumnya saat bertemu SBY, Prabowo dengan tegas mengatakan akan mempertimbangkan AHY sebagai pendampingnya. Namun, pada akhirnya bukan AHY yang dipilih, melainkan Sandiaga Uno.