BREAKINGNEWS.CO.ID - Sekjen Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso mengatakan jika penyelenggaraan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) yang dilakukan bersamaan, merupakan percobaan paling berani yang pernah dilakukan oleh bangsa ini.

Menurutnya, hal itu tidaklah efektif. Mengingat banyak kerugian yang dialami oleh para caleg. "Kita bicara pileg dan promosi, tapi nama kita tenggelam. Karena banyak yang bicara pilpres," kata Priyo dalam diskusi yang mengusung tema 'Menjaga Suara Rakyat' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/2/2019).

Priyo juga berpendapat bahwa hal itu sebenarnya dapat didengar langsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai penyelenggara pemilu. Ia mencontohkan jika di Surabaya, Jawa Timur, masyarakat gegap gempita dalam menyambut pesta demokrasi itu. Namun, yang dirasakannya animo masyarakat lebih memilih pilpres ketimbang pileg.

"Disana, Surabaya suasana hiruk pikuk pilpres dan pileg. Yang lebih banyak baliho yang ditempel itu adalah pilpres. Masyarakat bingung, saya tanya ke konsultan itu tidak efektif pasang baliho. Sehingga saya tidak terlalu banyak di baliho," ungkapnya. "Yang lebih efektif adalah relawan, atau ketuk pintu," imbuhnya.

Kemudian, dirinya pun mengaku kaget dengan jumlah pemilih atau daftar pemilih tetap (DPT) sebesar 192 juta jiwa. Menurutnya, banyak terjadinya tumpang tindih dalam menetaokan hal itu.

"Sudah kita telusuri masih banyak tumpang tindih dan angkanya mencengangkan. Saya tidak akan sampaikan karena mencapai sekian juta. Pada saatnya kami akan mengecek langsung ke KPU mengenai ini. Saya khawatir ini akan menimbulkan kerisauan. Nanti kita mutakhirkan lagi data ini," ucapnya.

Disaat yang sama, lanjut Priyo yang maju sebagai calon anggota legislatif dari Partai Berkarya dapil Jatim 1 itu, KPU khawatir surat suara pemindahan tidak dapat suara. Ini seharusnya bisa diantisipasi dari dulu, karena mereka dapurnya.

"Ini yang jadi soal. Kalau menurut UU yang saya ingat, itu ada tenggang 2 persen jumlah kertas suara yang di mungkin. Misalnya pengalaman 2 persen ini di distribusikan ke TPS. Dengan demikian, dari 2 persen masing-masing misalkan 200 dari pemilih. Ada tenggang 4-5 surat suara. Kalau ada yang pindah lebuh 10 juta itu patut ditelusuri, kalau ratusan ribu itu masih wajar," sebutnya.

"Pertanyaan saya, apakah KPU sudah bisa punya format untuk melindungi pemilih tadi? Pilihanya merubah pasal UU Pemilu ini, merevisi. Tapi soalnya ini adalah lama," katanya. "Kalau alternatif pertama nggak mungkin. Kedua bisa judicial review. Tapi dalam pelaksaanya tidak mudah, keceuali MK akan menjadikannya priorotas utama," pungkas Priyo.