Beberapa tokoh serta koalisi orang-orang sipil menulis petisi menampik pelibatan TNI dalam RUU Antiterorisme. Mereka memanggil keterlibatan militer mengakibatkan kerusakan system penegakan hukum serta meneror HAM.

" Koalisi orang-orang sipil memohon pada pemerintah serta DPR supaya revisi UU pemberantasan tindak pidana terorisme tetaplah ada dalam kerangka sisten negara demokrasi. Bila pemerintah tetaplah bersikukuh untuk mengatur pelibatan militer dalam revisi UU pemberantasan terorisme, beberapa koalisi orang-orang itu minta dipenuhi kriteria seperti perlibatan militer mesti atas basic kebijakan serta ketentuan politik negara, " tutur Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) Maria Katarina Sumarsih membacakan isi petisi.

" Pelibatan itu mesti atas keinginan dari kepolisian atau pemerintah. Pelibatan itu dikerjakan ketika ancaman terorisme tidak bisa dikerjakan lagi oleh kepolisian. Prajurit yang dilibatkan mesti di bawah kendali operasi polisi, berbentuk seimbang serta cuma sesaat, serta TNI mesti tunduk pada peradilan umum, " sambung ibu korban Tragedi Semanggi I. Putranya, BR Etika Irmawan dengan kata lain Wawan itu.

Pembacaan petisi dikerjakan di kantor Amnesty International Indonesia, Gedung HDI Hive Menteng, Jalan Probolinggo, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017). Sebagian perwakilan dari organisasi seperti LIPI diwakili oleh Prof Dr Mochtar Pabottingi serta Prof Dr Hermawan Sulistyo, lalu Ketua Instansi Kajian serta Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakspesdam) PBNU H Rumadi Ahmad, Pendiri Instansi Advokasi Hukum serta Hak Asasi Manusia (Lokataru) Haris Azhar serta sebagian instansi yang lain.

Rumadi mengibaratkan pelibatan militer itu jadi kepanikan dari pemerintah untuk mengatasi teroris. Dia juga mengibaratkan perlakuan teroris seperti pemerintah DKI mengatasi kemacetan Jakarta.

" Saya lihat pelibatan militer seperti yang didesain pada RUU jadi bentuk kepanikan pemerintah dalam mengatasi teroris. Mengapa saya katakan kepanikan, kita ketahui penangan teroris itu seperti pemerintah DKI mengatasi kemacetan Jakarta, terorisme itu bukanlah makin hilang namun jadi melahirkan generasi baru yang hampir tidak termonitor seperti ada malpraktik dalam perlakuan terorisme, " kata Rumadi.

" Saya cemas pelibatan militer dalam pemberantasan terorisme itu bukanlah menyingkirkan terorisme jadi menghidupkan semangat terorisme, " katanya.

Disamping itu, peneliti dari LIPI Hermawan Sulistiyo menyampaikan pelibatan tentara bukanlah masalah perebutan pekerjaan pada TNI dengan Polri. Dia memanggil sekarang ini teroris telah mulai memakai senjata mutakhir serta negara harus pikirkan langkah antisipasinya.

" Masalah terorisme ini cuma pada rebutan tempat pada TNI serta Polri salah sekali. Ini bukanlah perebutan tempat, ini prinsip-prinsip penyelenggaraan negara. Polisi yaitu institusi sipil yang didapatkan kewenangan diantaranya lewat senjata. Saat teroris mulai memakai senjata mutakhir, tidak dapat nih polisi jadi korban selalu, " urai Hermawan.


(ams/fjp)