BREAKINGNEWS.CO.ID - Kementerian Perhubungan sebagai pihak yang terkait langsung dengan penggunaan biodiesel 20 persen atau B20 bagi pelaku usaha transportasi dalam waktu dekat segera mengeluarkan aturan terkait program tersebut. Staf Ahli Bidang Teknologi, Lingkungan, dan Energi, Kementerian Perhubungan, Prasetyo mengatakan pihaknya perlu membuat aturan lebih detil sebagai turunan dari Peraturan Presiden terkait kewajiban penggunaan B20 atau minyak nabati itu.

"Saya pikir begitu, kan ini keluarnya Perpres nanti diperlukan lebih detil lagi," kata Prasetyo di Jakarta, Sabtu (1/9/2018).

Dia menilai setiap peraturan yang dibuat sudah melalui proses pembahasan dengan para asosiasi dan pakar di bidangnya, sehingga tidak akan merugikan masyarakat. "Setiap kali kebijakan dari pemerintah tidak akan merugikan masyarakat apapun itu. Saya pikir semua akan dilibatkan proses ini kan panjang," katanya.

Ditambah, lanjut dia, tidak ada alasan untuk tidak menggunakan B20 karena sudah peraturan dari pemerintah. Seperti diketahui, mulai 1 September 2018, pemerintah mewajibkan penggunaan B20 untuk semua sektor dalam rangka penghematan devisa.

Mekanisme pencampuran B20 akan melibatkan Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BU BBM) yang menyediakan solar, dan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) yang memasok FAME (fatty acid methyl esters) yang bersumber dari CPO (crude palm oil).

Dengan peluncuran perluasan mandatori B20 ke semua sektor, maka sejak 1 September 2018 tidak akan ada lagi produk B0 di pasaran dan keseluruhannya berganti dengan B20. Bahan bakar B20 yang merupakan percampuran 80 persen solar minyak bumi dan 20 persen biodiesel yang berasal dari minyak sawit.

Apabila BU BBM tidak melakukan pencampuran dan BU BBN tidak dapat memberikan pasokan FAME ke BU BBM akan dikenakan denda Rp6.000 per liter. Baca juga: Pelanggar b20 didenda Rp6.000 per liter Produk B0 nantinya hanya untuk Pertadex atau Diesel Premium.

Sebelumnya, Pemerintah telah memperluas penerapan kewajiban pencampuran biodiesel B20 mulai 1 September 2018 dalam rangka mengurangi defisit dan impor bahan bakar minyak serta menghemat devisa. "Kebijakan ini menjadi bagian dari kebijakan untuk mendorong ekspor dan memperlambat impor," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.