JAKARTA - Kasus penyerobotan tanah milik ahli waris Brata Ruswanda masuki babak baru. Setelah ditetapkan sebagai tersangka dan kasusnya akan disidangkan, empat pejabat Distanak Kota Waringin Barat (Kobar) justru mengajukan praperadilan atas penetapan status mereka. 

Informasi yang diperoleh dari sumber breakingnews.co.id di Pangkalan Bun, menyebut, praperadilan diajukan berbarengan saat akan digelarnya sidang pokok perkara tersebut pada Senin (9/10/2017). "Entah bagaimana, rencana sidang yang seharusnya digelar pada Senin (9/10/2017) diundur menjadi Senin (16/10/2017) depan," ujar Sekretaris Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Husni Thamrin.

Praperadilannya sudah berjalan memasuki hari ketiga. Praperadilan itu dimohonkan oleh empat tersangka M. Rosihan Pribadi, Ir. Lukmansyah, Mila Karmila dan Ir. H. Ahmad Yadi. 

Penyidik Polda Kalimantan Tengah menjerat mereka sebagai tersangka atas laporan Wiwik Sudarsih dalam kasus penyerobotan tanah seluas 74.000 m2 yang berlokasi di Jalan Padat Karya RT 12/RW IV Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat. Wiwik Sudarsih adalah anak pertama (ahli waris) dari almarhum Brata Ruswanda.

Wiwik Sudarsih mempolisikan kasus itu lantaran lahan orang tuanya diserobot Distanak Kobar dengan cara memalsukan surat SK Gubernur. Padahal, sejatinya SK tersebut tidak pernah ada, makanya polisi menetapkan mereka sebagai tersangka.

Kepada breakingnews.co.id, Wiwik berharap keadilan ditegakkan seadil-adilnya dan yang bersalah dihukum sesuai perbuatannya. "Saya minta supaya keadilan ditegakkan seadil-adilnya," ucap Wiwik.

Wiwik mengaku tidak habis pikir mengapa tanah warisan orang tuanya ingin dikuasai oleh segelintir oknum pejabat setempat. "Orang tua saya dulu meminjamkan lahan itu untuk dipakai bagi kegiatan balai benih padi. Tapi, belakangan malah ada pihak yang ingin berusaha menguasai dengan cara memanipulasi data dan memutarbalikan fakta, ya tentu saya laporkan. Ini hak saya," ujar Wiwik.

Bupati Kota Waringin Barat, Hj. Nurhidayah, sebelumnya ikut campur tangan dengan mendahului hakim seolah-olah anak buahya tidak bersalah. 

Padahal, penyidik kepolisian sudah memiliki dua alat bukti yang cukup secara hukum menetapkan keempat anak buah bupati sebagai tersangka. "Kok, bupati berani-beraninya menyatakan anak buahnya tidak bersalah, padahal polisi sudah mengantongi dua alat bukti," ujar sumber itu, heran.