JAKARTA - Masalah peretasan yang dihadapi oleh Uber berekor panjang. Karena tidak terbuka dalam kasus ini, beberapa negara bersiap menindak Uber secara hukum.

Beberapa negara seperti Inggris, Italia, Australia, Filipina, dan Amerika Serikat mengecam langkah Uber dalam masalah peretasan yang mencuri 57 juta akun pengguna di seluruh dunia.

"Menutupi insiden peretasan dari pihak regulator dan publik secara sengaja bisa menimbulkan denda lebih besar bagi perusahaan itu," kata James Dipple-Johnstone, deputi komisioner lembaga perlindungan data pribadi Inggris.

Otoritas terkait di Italia pun mengambil pendekatan yang sama. Tetapi sebelum menghukumnya, mereka berniat mengukur taraf peretasannya dulu.

"Miskinnya transparansi kepada pengguna membuat kami cemas sehingga kami berniat menyelidiki masalah ini," kata Antonello Soro yang memimpin otoritas perlindungan data pribadi di Italia.

Sementara regulator di Filipina dan Australia telah memanggil perwakilan Uber di masing-masing negara. Bahkan otoritas di Filipina sudah mengagendakan pertemuan dengan pejabat Uber setempat.

Tetapi perhatian terbesar datang dari Amerika Serikat. Sebagai negara federasi, sejumlah negara bagian telah membuka wacana investigasi baik dari lembaga hukum maupun lembaga perdagangannya. New York, Massachusetts, dan Washington DC telah mendorong penyelidikan dilakukan.

"Komite perdagangan senat harus meminta Uber menjelaskan peretasan memalukan ini dan telatnya informasi yang diterima oleh konsumen dan pengemudi," kata Richard Blumenthal, senator asal Demokrat.

Dalam blognya, Uber mengungkap telah menghadpi aksi peretasan terhadap 57 juta data penggunanya. Peretas mencuri data nama pengguna, alamat email, dan nomor telepon dari 50 juta pengguna Uber, sementara 7 juta sisanya merupakan data pengemudi.

Walau telah mengakui ada tindakan peretasan, langkah Uber dengan memberikan uang US$100.000 (sekitar Rp.1,3 Miliar lebih) untuk membungkam peretas menuai kontroversi, lantaran Uber dipandang tidak kooperatif.