BREAKINGNEWS.CO.ID – Setelah legislatif menolak rancangan awal Brexit dari Perdana Menteri Inggris, Theresa May atau ‘rencana A’ pekan lalu, kali ini PM May mengungkap Brexit ‘rencana B’-nya ke parlemen pada Senin (21/1/2019).

Rancangan tersebut berisi tentang 'kepergian teratur' Inggris dari Uni Eropa (UE), menyiapkan periode transisi 21 bulan, serta negosiasi kesepakatan keimigrasian hingga perdagangan bebas dalam skema bilateral antara Inggris dengan masing-masing negara Eropa yang masih menjadi anggota UE, demikian seperti dikutip dari Channel News Asia, Senin (21/1/2019). Hal itu juga termasuk menyelesaikan salah satu isu panas Brexit, yakni seputar regulasi perbatasan dan perlintasan di Irlandia (yang memisahkan Republik Irlandia yang merupakan anggota Uni Eropa, dengan Irlandia Utara yang merupakan anggota persemakmuran Inggris) atau yang popular dikenal dengan sebutan "The Irish Backstop".

London serta Brussels sudah menghabiskan dua tahun terakhir untuk mengerjakan perjanjian Brexit yang 'sama-sama menguntungkan', akan tetapi, anggota House of Commons Inggris (majelis rendah parlemen) menolak rancangan awal Brexit yang disusun PM May pada Selasa (15/1) pekan lalu. Pemerintahan May kemudian selamat dari voting mosi tidak percaya pada Rabu (16/1) pekan lalu dan memulai pembicaraan dengan tokoh-tokoh dari partai lawan untuk merancang Brexit "Rencana B".

May juga berbicara dengan Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte dan Kanselir Jerman, Angela Merkel pada Kamis (17/1) pekan lalu, dan kepada para pemimpin Uni Eropa, Jean-Claude Juncker dan Donald Tusk melalui telepon pada 18 Januari 2019 lalu untuk membahas kelanjutan Brexit. Para pemimpin UE sejauh ini mengesampingkan negosiasi ulang perjanjian tersebut, tetapi telah mengisyaratkan mereka dapat menunda Brexit jika PM May mengubah "batas merah"-nya untuk meninggalkan serikat pabean Uni Eropa dan menghalangi pergerakan bebas negara-negara anggota.

Inggris dijadwalkan tetap meninggalkan Uni Eropa pada 29 Maret 2019 mendatang, terlepas dari apakah rancangan Brexit "Rencana B" yang ditawarkan oleh May diterima atau ditolak oleh parlemen nantinya. Akan tetapi, selepas penolakan parlemen terhadap rancangan awal Brexit yang disusun PM May, muncul kekhawatiran bahwa Inggris akan keluar dari Uni Eropa tanpa 'membungkus' kesepakatan bilateral dengan negara-negara anggota organisasi itu meninggalkan London untuk kembali membangun berbagai kerja sama dari 'nol' atau meneken kesepakatan di luar skema Uni Eropa, situasi yang populer dikenal dengan istilah "No Deal Brexit".

Akan tetapi pemimpin oposisi Jeremy Corbyn mengatakan, "No Deal Brexit" harus dikesampingkan dan mendesak pemerintah untuk bernegosiasi ulang dengan Uni Eropa, sesuatu yang PM May katakan mustahil, di mana ia menghendaki Brexit tetap terjadi pada 29 Maret 2019. Oleh karena itu, kekalahan May pekan lalu mungkin akan membuka peluang bagi Parlemen untuk menunda jadwal Brexit, atau mundur dari tanggal 29 Maret guna mengonsolidasikan tindakan bersama tepat waktu dan membuat rencana alternatif yang juga disetujui oleh Brussels, serta menghindari kondisi "No Deal Brexit". Negara ekonomi terbesar kelima di dunia, Inggris bisa kehilangan akses preferensial ke pasar ekspor terbesarnya dalam semalam jika "No Deal Brexit" terjadi. Itu akan memengaruhi setiap sektor ekonomi Britania, termasuk pada kenaikan biaya dan tarif di pelabuhan-pelabuhan Inggris.