BREAKINGNEWS.CO.ID- Puluhan pengusaha Gas Elpiji 3 Kg di Jakarta Barat mengeluhkan sistem perluasan Ganjil-Genap. Pasalnya, dengan adanya sistem ini, truk pemasok gas tidak bisa mengantar gas subsidi tersebut secara tepat waktu.

Perwakilan pengusaha Gas Elpiji KG Jakarta Barat, Udin mengatakan, setiap hari truk ini harus mengambil dan menyebar ke beberapa pangkalan (penjual) gas di Jakarta Barat.

"Karena sistem ini diperluas maka kami sangat mengeluhkan karena gas elpiji 3 kg ini kebutuhan masyarakat setiap hari dan harus di antar setiap hari juga oleh kami ke pangkalan dalam artian penyalur resmi, " ujar dia kepada Wartawan Sabtu (7/9/2019).

Udin mengaku, para pengusaha ini melalui PT. Pertamina sudah melakukan diskusi dengan Dinas Perhubungan. Namun, jawaban dari Dinas Perhubungan justru meminta kepada para Agen untuk mengganti plat truknya berwarna hitam menjadi kuning.

"Proses perubahan ke Plat kuning, tidak semudah membalikan telapak tangan. Distribusi Elpiji bersifat harian dan tidak bisa berhenti penyaluran tiap hari. Ribuan truk elpiji akan mandeg bila tidak diberikan dispensasi. Siapa mau tanggung jawab bila terjadi kelangkaan elpiji di masyarakat," ucap dia.

Ia berharap, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan bisa turut hadir dalam menyelesaikan masalah ini dengan memberikan dispensasi kepada truk Elpiji yang mengantar ke Agen maupun ke Pangkalan.

Senada dengan Udin, Ria berharap Gubernur bisa segera selesaikan agar tidak terjadi kegaduhan karena gas elpiji menjadi langka akibat dari keterlambatan pengiriman yang disebabkan oleh sistem ganjil genap.

"Jika elpiji habis dan belum tersedia di pangkalan ini disebabkan oleh keterlambatan pengiriman agen. Karena itu tadi efek dari ganjil genap, maka ini bisa menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Kegiatan masak mandeg yg berbuntut membuat resah masyarakat jakarta. Gubernur harus perhatikan potensi masalah ini dan mencari solusi," ucap dia.

Kendati sudah diperluas sejak Agustus lalu, tapi para pengusaha bersama PT. Pertamina tetap berusaha agar gas 3 Kg di pangkalan tidak kosong. Sehingga, masyarakat bisa tetap memasak untuk keluarganya.

"Namun bagaimanapun pasti akan ada dampak baik langsung maupun tidak langsung atas penerapan kebijakan ini," tutup Ria.