BREAKINGNEWS.CO.ID - General Manajer Apartemen Kalibata City, Ishak Lopung membantah tudingan bahwa pihaknya sengaja menutup-nutupi aparat yang hendak membongkar kasus prostitusi di Apartemen Kalibata City.  Pengelola selalu terbuka terhadap siapapun yang ingin memiliki niat baik memberantas adanya dugaan pelanggaran hukum, baik yang dilakukan oleh LPAI hingga kepolisian.

"Saya kira gak ada ya info itu (pelarangan). Kami belum pernah ada info. Kalau dia mau, seharusnya dia ke badan pengelola, bukan langsung," kata Ishak menjawab dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (8/8/2018). Ishak menyebutkan setiap apartemen tentu punya manajemen kontrol pengamanan agar siapapun tak bisa sembarangan masuk ke area apartemen. Sebab, ada akses khusus berupa kartu yang hanya dimiliki oleh pengelola dan pemilik.

Ia menilai semua orang yang ingin masuk, termasuk dirinya, harus memiliki akses kartu untuk masuk ke dalam apartemen. "Siapapun yang naik keatas, mau naik ke lobi unit, harus pakai akses kartu. Gak bisa naik ke lantai atas kalau gak punya akses," Ishak menjelaskan. "Jadi bukan kita menghambat, tetapi yang saya tau kalau ada lembaga seperti LPAI , kami selalu welcome kok," sambungnya.

Dia menyatakan saat ini Apartemen Kalibata City sudah penuh oleh pemilik. "Kami mengimbau seluruh tenant untuk tak menjadikan itu tempat prostitusi, jangan lakukan tindakan kriminal," ucapnya.

Sebelumnya, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) mengaku tak kaget ada kasus dugaan prostitusi di kawasan Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Bahkan, mereka menduga ada keterlibatan orang dalam. Hal ini ditegaskan Komisioner KPAI bidang Traficking dan Eksploitasi, Aimaryati Solihah yang mengaku, pihakna sering ditolak masuk kedalam apartemen. Padahal, mereka mau melakukan penelusuran.

Dalam kasus ini pihak Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya merilis pengungkapan kasus prostitusi di Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Tiga orang tersangka berikut barang buktinya dipamerkan ke hadapan wartawan. Pelaku itu dijerat dengan pasal 296 KUHP dengan ancaman 1 tahun 4 bulan penjara dan pasal 506 KUHP dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara.