BREAKINGNEWS.CO.ID  -Pemerintah diminta segera menyelesaikan pengambilalihan  flight information region (FIR) yang masih dikuasai Singapura. Hingga saat ini , negeri tetangga  itu masih  mengatur penerbangan di wilayah Indonesia, yaitu sektor ABC ruang udara wilayah Kepulauan Natuna yang secara langsung bersinggungan langsung dengan masalah kedaulatan dan system pertahanan negara.

“Instruksi Presiden RI sudah jelas, untuk segera selesaikan masalah FIR," kata  pengamat penerbangan Chappy Hakim saat  peluncuran tiga buku di Auditorium Perpustakaan Nasional, di Jakarta, Senin (17/12/2018).

Dalam pandangan Mantan KSAU ini, persoalan FIR yang dikuasai Singapura adalah agenda terdekat yang harus diselesaikan.

Persoalannya, lanjut dia, wilayah udara kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di perairan Selat Malaka tersebut adalah masalah yang berkait langsung dengan sistem penyelenggaraan pertahanan keamanan negara pada wilayah perbatasan negara yang kritis.  "Pengelolaan wilayah udara kedaulatan adalah masalah martabat Indonesia sebagai bangsa," katanya.

Terkait kesiapan sarana dan prasarana navigasi, menurut Chappy, Airnav Indonesia sudah mampu mengatur lalu lintas udara di sektor tersebut.

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), masalah pengembalian FIR yang dikuasai Singapura sudah menjadi agenda nasional. Bahkan Presiden Jokowi sudah menginstruksikan pada 2019, FIR harus sudah dikelola Indonesia. "Salah satu kendala yang perlu segera disikapi adalah perairan Selat Malaka berkaitan dengan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara pada wilayah perbatasan, sehingga perlu langkah diplomatik dari pemerintah," katanya.

Sebelumnya, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan pihaknya beserta lintas kementerian hingga kini terus berupaya mengambil alih Daerah Informasi Penerbangan (Flight Information Region/FIR) yang selama ini dikuasai Singapura. "Soal FIR ini adalah masalah yang menjadi perhatian serius bagi kami, dan sampai saat ini lintas kementerian masih terus berusaha untuk merealisasikan keinginan dari pemerintah supaya FIR ini bisa segera kita ambil alih," ujarnya.

Mantan Kepala Staf Angkatan Udara itu menjelaskan usaha meraih FIR, yang ditujukan untuk memperkuat pengawasan kegiatan di ruang udara perbatasan Indonesia, telah dilaksanakan Kementerian Perhubungan berupa melakukan koordinasi dan lobi.

Usaha itu, menurut dia, juga terus dicoba oleh Kementerian Pertahanan maupun Kementerian Luar Negeri, yang telah ditugasi langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).