BREAKINGNEWS.CO.ID - Pengamat politik dari Lembaga Analisis Politik Indonesia (L-API), Maksimus Ramses Lalongkoe menyarankan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memecat Wakil Sekjen Demokrat Andi Arief demi menjaga marwah Demokrat. Saran ini disampaikan Ramses menyusul berbagai pernyataan dan cuitan Andi Arief belakangan ini yang kerap menuai polemik di tengah masyarakat luas.

"Kalau saya menyarankan pak SBY selaku Ketum Demokrat segera ambil keputusan untuk memecat Andi Arief demi jaga marwah partai Demokrat sendiri," kata Ramses di Jakarta, Kamis (3/1/2019).

Berbagai pernyataan dan cuitan Andi Arief, kata Ramses, berpotensi besar menimbulkan ketidaksukaan masyarakat terhadap partai berlambang bintang mercy itu. Selain itu, pernyataan Andi tersebut juga bisa mengganggu kinerja politik para kader Demokrat di berbagai daerah di Indonesia.

"Pernyataan dan cuitan-cuitan Andi Arief itu berpotensi besar timbulkan ketidaksukaan masyarakat terhadap Demokrat dan ini bisa saja ganggu kerja politik para kader Demokrat di daerah," ujar Ramses.

Menurut Ramses yang juga Direktur Eksekutif L-API ini, politisi Demokrat itu kerap tampil melalui pernyataan kontroversialnya dan hal tersebut dapat mengganggu kerja partai yang pada akhirnya menimbulkan resistensi.

Seperti diketahui, Andi Arief kerap melontarkan berbagai pernyataan kontroversial melalui media sosialnya. Terbaru, Wakil Sekjen Partai Demokrat itu juga melontarkan pernyataannya terkait dengan beredarnya kabar tujuh kontainer surat suara tercoblos di Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Ia menjadi salah satu pihak yang turut menginformasikan kabar adanya tujuh kontainer surat suara tercoblos. Melalui akun Twitternya, @AndiArief_ , ia menulis "Mohon dicek kabarnya ada 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos di Tanjung Priok. Supaya tidak fitnah harap dicek kebenarannya, karena ini kabar sudah beredar." Andi Arief mencuit pada Rabu, 2 Januari 2018 pukul 20.05 WIB. Namun beberapa saat kemudian cuitan tersebut telah dihapus.

Kabar tersebut disikapi langsung pihak KPU. KPU langsung mengecek kebenaran kabar 7 kontainer surat suara telah tercoblos. KPU memastikan kabar tersebut kabar palsu alias hoax.