BREAKINGNEWS.CO.ID -  Situasi politik Indonesia pada tahun 2020 mendatang diprediksi akan stabil dan aman dengan catatan pemerintah  tak melakukan blunder atau kesalahan. Menurut  Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari sikap dan kebijakan parpol koalisi yang sejalan dengan pemerintah juga berperan besar membantu terciptanya kondisi stabil tersebut.

"Perlu diantisipasi bunder-bunder politik yang menimbulkan kemarahan atau protes dari rakyat dalam skala yang masif," kata M Qodari di Jakarta, kemarin.

Seperti dikutip laman Antaranews.com, Sabtu (14/12/2019)  dia menyebut contoh  tentang kontroversi RUU KUHP yang menciptakan gelombang protes besar, karena RUU tersebut menyita perhatian banyak kalangan.

RUU KUHP mengatur setiap kehidupan masyarakat mulai dari lahir sampai kematian, ketika ada yang tidak sesuai dalam rancangan undang-undang tersebut maka banyak menuai protes, bahkan dengan gelombang besar. "Manajemen menjadi penting, jangan sampai semua undang-undang yang kontroversial menimbulkan atau memicu demonstrasi yang besar, dikumpulkan dalam satu titik yang bersamaan," katanya.

Selain soal undang-undang, Kabinet Indonesia Maju kata dia juga mesti lebih hati-hati dengan tidak membuat blunder, dengan tindakan kontoversial yang menuai reaksi publik.

Selama tidak ada tindakan blunder, situasi stabil politik pada 2020 bahkan bisa berlanjut sampai akhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo, karena presiden didukung oleh 85 persen kekuatan politik, apalagi kompetitor ketika pilpres Prabowo Subianto dengan Gerindra ikut bergabung.

"Kemarin Pak SBY pidato akhir tahun, kalau saya boleh dibilang pidato itu sebetulnya semacam endorsement atau dukungan kepada pemerintahan, artinya sebetulnya partai Demokrat per hari ini itu pada posisi mendukung pemerintah," ujarnya.