JAKARTA- Pengamat Hukum Pidana, Abdul Fickar Hadjar menegaskan bahwa semua bangsa pasti ingin mempunyai undang-undang (UU) sendiri. Namun kata Abdul, apakah UU tersebut sudah mengakomodasi nilai hidup yang baik.Hal tersebut dikatakan Abdul menanggapi upaya Panja Rancangan Kitab Undang-Undang (UU) Hukum Pidana (RKUHP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah saat ini memasukkan pasal tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam RKUHP.
 
"Setiap bangsa pasti ingin mempunyai UU buatan sendiri, tetapi pertanyaannya apakah UU yang dibuat sendiri sudah mengakomodir nilai-nilai yang hidup, baik pada masyarakat lokal maupun nilai-nilai universal," ujar Abdul kepada BreakingNews.co.id, Kamis (14/6/2018). "Sebagai contoh nilai-nilai HAM atau nilai-nilai demokrasi modern. Demikian juga, apakah juga menyerap nilai-nilai asli masyarakat Indonesia yang religous," tambahnya. 
 
Ketentuan tersebut kata Dosen Universitas Trisakti ini harus masuk dalam ketentuan KUHP yang baru. Kalau tidak mengakomodasi nilai-nilai tersebut maka soal pasal tindak pidana korupsi dikeluarkan saja. "Semua itu harus masuk dan tercermin dalam ketentuan KUHP yang baru. Karena itu sepanjang RKUHP yang ada belum bisa mengakomodir nilai-nilai universal itu, maka sebaiknya soal Korupsi dikeluarkan saja dari RKUHP dan PENGESAHANNYA DITUNDA saja," tegasnya. 
 
Sementara itu Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai upaya DPR dan pemerintah untuk memasukkan undang-undang khusus dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dinilai memiliki niat tersembunyi. Salah satunya, untuk mengendalikan lembaga negara yang khusus dan independen. "Mereka berharap undang-undang khusus di dalam KUHP tak lagi menjadi alasan keberadaan lembaga-lembaga independen yang tanpa kendali politik bisa meneror politisi," ujar Lucius, Rabu (13/6/2018).
 
Menurut Lucius, sikap DPR dan pemerintah yang bersikeras memasukkan pasal-pasal tindak pidana khusus dalam RKUHP menunjukkan adanya niat yang tidak baik. Apalagi, banyak akademisi dan aktivis yang menolak dimasukkannya pasal tindak pidana khusus dalam RKUHP.