BREAKINGNEWS.CO.ID -  Saling lapor ke polisi antara pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan pihak Pemerintah Provinsi Papua makin meruncing. Pengacara Pemerintah Provinsi Papua, Stefanus Roy Rening mengaku pihaknya punya barang bukti terkait laporan yang mereka sampaikan di Polda Metro Jaya.

"Kita sedang mempersiapkan tiga alat bukti," kata Stefanus Roy di Polda Metro Jaya, Rabu (13/2/2019).

Ketiga alat bukti yang dimaksud Stefanus Roy adalah tas hitam yang dituding oleh kedua oknum KPK berisi uang suap, kemudian beberapa hal berkaitan dengan rapat yang dilakukan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, saat kejadian Sabtu 2 Februari 2019 lalu.

"Ransel berwarna hitam itu diminta sebagai alat bukti yang oleh oknum KPK dianggap berisi uang untuk melakukan suap yang padahal pada malam itu sudah dibongkar oleh Pak Nuh sebagai Kabag Anggaran, membuka tas itu dan tidak ada uang. Kedua, undangan rapat dari DPRD, dan Ketiga, perihal rapat itu," ujar Stefanus menjelaskan.

Ia menyebutkan, pihaknya sudah minta penyidik memeriksa telepon genggam kedua oknum KPK yang mereka laporkan. Hal itu dirasa perlu guna memastikan apakah benar pegawai KPK bernama Muhammad Gilang Wicaksono dan Indra Mantong Batti  ditugaskan menyelidiki Gubernur Papua, Lukas Enembe terkait tindak pidana korupsi.

"Kita minta agar telpon 2 orang itu segera diserahkan ke Polda untuk dilakukan audit forensik terhadap percakapan atau dialog persiapan OTT (Operasi Tangkap Tangan) kepada Gubernur Papua," pintanya.

Diketahui, Gilang adalah orang yang diduga dianiaya, saat sedang mengambil foto aktivitas rapat antara Pemprov Papua dengan Anggota DPRD Papua, di Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu malam, 2 Februari 2019.

Sejumlah orang dari Pemprov Papua datang menghampiri Gilang, karena tidak terima difoto. Mereka sempat menanyakan identitas Gilang. Meski sudah mengetahui Gilang pegawai KPK, namun mereka tetap 'menghujani' bogem mentah.

Akibatnya, wajah Gilang mengalami luka memar dan sobek. Korban lantas melapor ke Polda Metro Jaya, Minggu 3 Februari 2019.

Sejurus kemudian, pihak Pemprov Papua melaporkan balik pegawai KPK itu atas tuduhan pencemaran nama baik. Sebab, di dalam HP pegawai KPK yang sempat diperiksa pihak pemprov, terdapat pesan jika salah satu pejabat ada yang akan melakukan tindak suap.

"Isi pesan WhatsApp terlapor sempat dibaca. Ada kata-kata yang berisi akan ada penyuapan yang dilakukan Pemprov Papua. Faktanya tidak ada penyuapan," kata Argo.

Pihak Pemprov Papua melalui Alexander Kapisa lantas melaporkan kejadian ini, atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik, Senin, 4 Februari 2019. Dia melapor ke Polda Metro Jaya dengan nomor laporan LP/716/II/2019/PMJ/Dit. Reskrimsus.

Pasal yang dijerat yakni Tindak Pidana di bidang ITE dan pencemaran nama baik atau fitnah melalui media elektronik Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) dan Pasal 35 Jo Pasal 51 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE.