BREAKINGNEWS.CO.ID -Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan memastikan pihaknya akan kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari badan pemeriksa keuangan (BPK) RI. Hal itu disampaikan saat membuka Entry Meeting Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018.

“Jika tahun lalu kita membuat tagline Road to WTP dan Alhamdulillah hal itu tercapai. Maka, di tahun ini kita ganti Road to Retain WTP, artinya kita harus mempertahankan opini ini,” tegas Anies di Balaikota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (4/2/2019).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI itu langsung menginstruksikan pada seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemprov DKI Jakarta agar bekerja ekstra keras dengan waktu yang lebih singkat.

“Sekarang tantangannya lebih besar, dan waktu yang terbilang lebih pendek dibanding tahun lalu, karenanya mari kita bekerja ekstra menuntaskannya,” tegasnya.

Selain itu, Anies juga menuturkan bahwa Pemprov DKI Jakarta terus berupaya untuk menyelesaikan semua yang menjadi kewajiban dan pekerjaan rumah yang masih dimiliki, agar Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2018 bisa dipertahankan pada status WTP.

“Memang kita mengakui, masalah yang menantang bagi kita adalah masalah penataan aset. Dan penataan aset ini umumnya temuan-temuan dari 2017 ke belakang, yang ini masih menjadi PR. InsyaAllah kita akan tuntaskan dengan sebaik-baiknya,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI Jakarta Yuan Chandra menjelaskan bahwa pemeriksaan akan berlangsung selama kurang lebih 67 hari kerja dan akan menghasilkan opini terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Opini tersebut akan didasarkan pada empat kriteria.

“Pertama adalah kesesuaian terhadap standar akuntansi pemerintah. Kemudian, kedua, kecukupan pengungkapan. Kemudian, yang ketiga adalah efektivitas atas sistem pengendalian. Dan yang keempat, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,” paparnya.

Sebagaimana diketahui pada tahun 2018 lalu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada akhirnya mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) setelah beberapa tahun terakhir sulit didapatkan. Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan

Perolehan opini WTP itu lantaran adanya peningkatan kinerja keuangan Pemprov DKI ditandai dengan meningkatnya pula jumlah realisasi pendapatan dan penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2017 dengan capaian Rp73.53 triliun atau setara dengan 102.38 persen dari anggaran.

“Jumlah tersebut meningkat Rp14.14 triliun atau 23,81 persen dari realisasi tahun anggaran 2016 yang sebesar Rp59.39 triliun,” ujar Anies di Kantor DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Senin (28/5/2018).

Selain itu, besaran realisasi belanja dan pengeluaran pembiayaan tahun anggaran 2016 memcapai 60.36 triliun atau 84.05 persen dari anggaran. Besaran tersebut mengalami peningkatan sekitar Rp8.68 triliun dari realisasi tahun anggaran 2015 yang sebesar Rp51.68 triliun.