BREAKINGNEWS.CO.ID - Plt Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko menerangkan bahwa pihaknya tengah meminta fatwa dari Kejaksaan Agung untuk memperkuat dokumen perencanaan terhadap pengadaan proyek sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).

“Sedang dikaji, ditelaah di Jamdatun Kejagung RI, sudah ada komunikasi terkait semua dokumen terkait perencanaan, sudah dikirimkan ke sana. Kita berharap legal opinion ini bisa menjadi referensi yang baik untuk pelaksanaan lelang,” kata Sigit saat dikonfirmasi, Jakarta, Sabtu (12/1/2019).

Pengajuan fatwa dari Kejaksaan itu diketahui setelah salah satu perusahaan pemenang tender yakni Q-Free mengundurkan diri dengan alasan proyek ERP tidak memiliki sistem pembiayaan jelas. Pemprov DKI Jakarta berharap nantinya dengan fatwa itu bisa memperkuat tender proyek ERP dan menghindari dari kegagalan. Di mana pada sebelumnya lelang tender sempat gagal juga.

“Faktor kuncinya adalah policy (ERP] ini harus punya keberhasilan yang tinggi. Kebijakan yang kita terapkan secara risiko kegagalan tidak ada. Kehandalan sistem jadi patokan kunci, semuanya fairness sesuai ketentuan. Sehingga yang penting bagi kami bagaimana requirement output kinerja dari sistem pembayaran ini dilaksanakan sebaik-baiknya,” ujar Sigit.

Terkait mundurnya Q-Free dari lelang ERP sendiri Sigit mengatakan perusahaan itu melakukan perubahan komposisi konsorsium namun digantikan dengan member baru dan tengah berproses. “Peserta sebagai penyedia kan berkonsorsium. Oke, salah satu anggota konsorsium mengundurkan diri diganti dengan member yang baru. Itu lagi berproses. Legal opinion terkait mereview hal tersebut,” imbuhnya.