BREAKINGNEWS.CO.ID-DPRD DKI Jakarta secara tegas meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menghentikan adanya pertumbuhan preman di kawasan Tanah Abang. Di mana salah satu unsur bentrok antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan PKL karena preman. 
 
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai tidak adanya preman sebagai bentuk ketegasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menata Tanah Abang menjadi lebih baik dibandingkan saat ini. 
 
“Adanya preman itukan akibat ketidak tegasan pemprov. Kalo tegaskan sejak awal gak mungkin muncul itu,” kata Gembong, Jakarta, Jumat (25/1/2019).
 
Masih adanya preman itu bisa dikatakan bahwa saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak matang dalam perencanaan menata Tanah Abang. Tidak hanya preman tapi pembangunan skybridge atau jembatan penyeberangan multiguna (JPM) dianggap tidak menyentuh seluruh PKL. Akibatnya banyak PKL tidak tertampung dan kembali menggelar lapak di trotoar jalan. 
 
"Inikan soal data PKL. Kenapa bisa ada PKL nambah,  kan itu yang jadi tanda tanya, itukan pemprov yang tau," kata Gembong.  
 
Sebelumnya, Ketua Ombudsman Perwakilan DKI Jakarta Teguh Nugroho menduga, penyebab bentrok antara PKL dan Satpol PP yang terjadi di Tanah Abang pada Kamis (17/1/2019) tak lepas dari keberadaan preman di sana. 
 
Teguh menduga, para preman tersebut kehilangan pendapatan dari PKL ilegal karena sebagian dari mereka telah dipindahkan ke jembatan penyeberangan multiguna (JPM). “Solusinya adalah penataan kawasan Tanah Abang secara komprehensif. Kan JPM tidak harus berhenti di situ," kata Teguh.