JAKARTA - Pemerintah DKI Jakarta merencanakan untuk mengusir warga rumah susun (Rusun) yang menunggak sewa selama tiga bulan. Untuk Wakil Gubernur Jakarta dipilih, Sandiaga Uno, pemerintah tidak bisa mengusir seenaknya.

Sandiaga menilainya, warga yang tinggal di Rusun yaitu orang-orang yang butuh dibantu. Mereka mesti diberi dengan kemampuan supaya bisa bekerja serta membayar uang sewa.

"Ke depan, kita harus memikirkan fungsi ekonomi, pendidikan, sosial, dan keadilan. Banyak yang tinggal di Rusun karena direlokasi dari tempatnya," ucap Sandiaga kepada wartawan di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, Sabtu (12/8/2017).

Pemerintah Jakarta semestinya memberi jalan keluar pada warga yg tidak dapat membayar sewa. Lebih lagi, ekonomi Indonesia tengah alami penurunan daya beli.

"Dalam keadaan ekonomi yang sekarang sedikit melambat dan ekonomi cenderung turun, saya cenderung akan memberikan kelonggaran dan memberi solusi," ucap Sandi.

Untuk Sandi, tak ada orang yang ingin berhutang serta menunggak sewa sangat lama. " Orang nunggak itu tidak enak. Kami juga akan coba merampungkan, " tutup Sandi.

Terlebih dulu, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyebutkan juga akan menindak tegas warga yang menunggak sewa tempat tinggal susun (rusun). Djarot menyebutkan objek penindakan itu bukanlah warga korban relokasi.

"Makanya kita akan kategorisasi, relokasi juga lama sudah lama. Tapi yang kita akan identifikasi itu penghuni lama tidak, yang bukan relokasi. Sementara ini yang bukan relokasi, yang relokasi lain lagi nanti, karena ada prioritas yang bukan keluarga relokasi," kata Djarot di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (11/8).

BREAKINGNEWS.CO.ID