JAKARTA - Meskipun KPK dan MenPAN sudah melarang, namun Pemkab Purworejo, Jawa Tengah membuat keputusan berbeda.  Pemerintah setempat tetap membolehkan kendaraan dinas pejabat digunakan untuk mudik. Syaratnya mudik itu hanya di wilayah Jateng dan DIY saja. Pemkab Purworejo memutuskan tidak mengandangkan mobil berplat merah itu alias mempersilakan pejabat serta ASN yang lain untuk membawanya pulang ketika lebaran.

"Intinya kami tidak mengandangkan mobil-mobil dinas tersebut, jadi silakan kalau mau dibawa pulang dan untuk keperluan lebaran asalkan jangan keluar provinsi Jawa Tengah," ucap Asisten 3 Sekda Purworejo, Muh Wuryanto, Rabu (6/6/2018).

Pemkab lantas memberikan pengecualian bagi mobil dinas bupati yang kemungkinan bakal dibawa mudik ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hal tersebut dikarenakan bupati Purworejo berdomisil di Yogyakarta. "Itu pengecualian, karena Pak Bupati kan rumahnya Yogya. Purworejo - Yogya kan tidak jauh, jadi masih wajar dan diperbolehkan," lanjutnya.

Secara terpisah, Kabid Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah DP2KAD Kabupaten Purworejo, Surahman, Irianto mengatakan bahwa jumlah mobil dinas yang lebih dari 200 unit tersebut juga tidak mempunyai tempat parkir khusus jika dikandangkan.

Tidak hanya kekurangan tempat, mobil dinas yang dibawa pulang juga bisa bermanfaat untuk keperluan lain asalkan tidak melanggar ketentuan. "Yang jelas kalau dikandangkan tidak ada tempat parkirnya kalau harus muat ratusan mobil dinas tersebut, mungkin ada kebijakan boleh dibawa pulang kan juga bisa dipakai untuk keperluan lain asal tidak disalahgunakan," tutur Surahman.