Anggota Komisi XI DPR, Johnny G. Plate, menilai, rencana perpindahan ibu kota ke luar Jakarta tetap dapat dilakukan walau saat ini pemerintah negara tengah menghemat anggaran. Menurutnya, pembangunan ibu kota menjadi pusat pemerintahan nanti tidak mesti dibebankan semuanya ke APBN, namun dapat juga melibatkan pihak swasta.

"Zaman saat ini kan kerja sama. Bisa kerja sama dengan bidang swasta, bila swasta juga investasi kan dapat, tidak mesti membebankan APBN. Jadi contoh sederhana saja adalah jalan yang dahulu semuanya dibangun dengan dana APBB, saat ini tol dibangun oleh swasta, " tutur Johnny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/7/2017).

Ia menyebutkan, mungkin nanti kantor-kantor pemerintahan yang baru dibuat oleh swasta dan kemudian pemerintah tinggal menyewanya. Menurutnya, selama tempat baru ada untuk membuat pusat pemerintahan baru, maka perpindahan ibu kota dapat dilakukan.

"Jika itu (pembiayaan) kan terdapat beberapa langkah serta alur. Yang paling perlu janganlah saat ini dibocorkan dimana itu ibu kota. Jika rakyat sudah mengetahui disana, maka spekulan tanah menaikan harga tanah. Ini yang tidak bisa, " lanjut politisi Nasdem itu.

Menteri Rencana Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro sebelumnya juga sudah mengakui dan mengulas gagasan detil perpindahan ibu kota ini dengan Presiden Joko Widodo.

Dalam pembicaraan terakhirnya dengan Presiden, Bambang menyebutkan jika kajian perpindahan ibu kota, termasuk dalam skema pendanaan, yang akan rampung tahun ini.

"Jadi tahun 2018 atau 2019 sudah ada aktivitas berkaitan dengan perpindahan pusat administrasi pemerintahan, " kata Bambang, di kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (3/7/2017).

Bambang meyakinkan, ibu kota akan tidak ada di Pulau Jawa. "Peluang terbesar (ibu kota dipindah) ke Pulau Kalimantan. Namun khusus dimananya di Kalimantan, itu yang masih tetap juga akan kami finalkan, " kata Bambang.