BREAKINGNEWS.CO.ID – Pemerintah seharusnya mulai melakukan penguatan tim perunding dan negosiasi guna mengantisipasi laku proteksionisme negara yang bersengketa dagang dengan Indonesia. Penguatan itu terutama dalam sisi keuangan agar kinerja tim bisa lebih maksimal dalam menghadapi  protes atau wacana proteksionisme dan pembatasan impor produk Indonesia dari negara-negara lain.

"Tahun 2019 ini, alokasi dana dari pemerintah harus lebih banyak bagi tim perunding , sehingga jika ada riak dan protes dari negara lain   terhadap produk Indonesia, itu bisa segera ditanggapi dengan tim yang solid itu,” kata peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira di Jakarta, Senin (28/1/2019).

Menurutnya, salah satu kekurangan dari ekspor Indonesia adalah tim perunding yang lemah, yang menurutnya itu terjadi karena pendanaan yang kurang.

Seperti kasus protes Filipina terhadap sawit Indonesia yang bisa berujung pembatasan ekspor ke negara itu, meski jumlahnya terhitung kecil. Namun wacana pembatasan impor oleh negara tersebut sebaiknya tak dianggap sambil lalu. Pemerintah sebaiknya menyikapi hal tersebut sebagai bagian dari berlanjutnya gelombang proteksionisme terhadap sawit sejak negara-negara seperti India, Amerika Serikat dan Eropa memberlakukan pembatasan impor minyak kelapa sawit pada tahun lalu.

“Proteksi tersebut jika tak segera ditangani bisa menyebar  ke negara-negara ASEAN lainnya dan meluas ke negara-negara tujuan ekspor minyak kelapa sawit," ujar lagi.

 Bhima menilai akar masalah dari pembatasan impor minyak kelapa sawit dari Indonesia oleh negara lain-lain bermula dari kebijakan pembatasan yang diberlakukan oleh Eropa, kemudian diikuti oleh Amerika Serikat, India dan terakhir kemungkinan akan diberlakukan oleh Filipina.  

"Kalau ada riak proteksi, kita harus melakukan pendekatan, jangan sampai terlambat," tegasnya.

Sebelumnya,  beberapa waktu lalu, pemerintah Filipina melalui Menteri Pertaniannya Emmanuel "Manny" Fantin Pinol melontarkan wacana untuk menghambat impor minyak kelapa sawit atau crude palm oil dari Indonesia, dengan memberikan tarif tinggi terhadap hal tersebut.

Menteri Pertanian Filipina tersebut beralasan bahwa wacana pembatasan itu sebagai upaya mencegah produk minyak kelapa sawit Indonesia yang membanjiri pasar lokal mereka.