BREAKINGNEWS.CO.ID – Pemerintah diminta untuk tidak mengabaikan kampanye yang masih banyak dilkakukan LSM asing terhadap industry sawit dalam negeri. Pasalnya, aksi-aksi tersebut sedikit banyaknya telah  mengganggu dan akan berdampak luas terhadap neraca perdagangan.

Menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira, kampanye negatif itu banyak dilakukan LSM asing yang tidak terdaftar di pemerintah.

Untuk itu, Bhima mengingatkan agar pemerintah konsisten   menjaga komoditas sawit dari gangguan. Bukan hanya untuk menjaga komoditas sawit, tetapi juga menjaga iklim investasi luar negeri. "Jika pemerintah tidak menjaga komoditas seperti sawit dari gangguan, maka nasib sawit akan seperti komoditas rempah-rempah yang sekarang kita dengar cerita kejayaannya saja", ujarnya di Jakarta Selasa (9/10/2018).

Bersamaan dengan Bhima,  Dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) Sudarsono Soedomo, menyebut bahwa   LSM asing kerap melontarkan tuduhan tidak jelas dalam kampanye negatifnya terhadap produk kehutanan dan sawit Indonesia. "Sebaiknya pemerintah segera melakukan investigasi kepada LSM asing yang selama ini melakukan kampanye negatif dan mengganggu perekonomian Indonesia," tuturnya.

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Subagyo meminta Kementerian Luar Negeri mengambil langkah tegas, agar aktivitas LSM asing tidak semakin mencoreng produk sawit. "Kampanye negatif mereka membuat produk kita tercoreng. Misalnya yang dilakukan Greenpeace. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri harus tegas," ujarnya.

Menanggapi dukungan terhadap Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soedarmo menegaskan, pengelolaan sawit adalah hak negara Indonesia. Kedaulatan ini tidak bisa diganggu. "LSM asing tidak bisa seenaknya menuduh sawit melanggar aturan. Karena pemerintah mempunyai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)", pungkasnya.

Bagi Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian ( Kementan ) Bambang, kampanye hitam terhadap industri sawit nasional merupakan bagian dari persaingan dagang. "Upaya sistematis ini jelas mengganggu eksistensi Indonesia di pasar global", katanya.