BREAKINGNEWS.CO.ID- Ketua Setara Institute, Hendardi menegaskan, kasus bendera hitam yang dipasang di kediaman Rizieq Shihab di Arab Saudi tak perlu ditanggapi berlebihan oleh aparat keamanan dan Pemerintah. 
 
"Masalah adanya bendera hitam di kediaman RS di Arab Saudi tidak perlu ditanggapi berlebihan oleh pemerintah dan unsur aparat keamanan," ujar Hendardi melalui keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (9/11/2018). 
 
Menurut Hendardi, tudingan para pengikut Rizieq Shihab sebagai rekayasa Badan inteligen Negara (BIN) tidak logis dan hanya fantasi belaka. 
 
"Dugaan, kecurigaan serta tudingan pengikut RS sebagai perbuatan dari unsur aparat Negara RI seperti BIN disamping tidak logis juga hanya fantasi, ilusi dan dugaan kuat merupakan bentuk politisasi sebagai seolah-olah korban," katanya. 
 
Dikatakan Hendardi, benar setiap warga negara Indonesia di luar negeri harus dilindungi Pemerintah RI tidak terkecuali Rizieq Shihab. Namun mesti terus diingat bahwa status Rizieq adalah pelarian atau buron dari beberapa kasus yg melilitnya di Indonesia termasuk chatting porno yang diduga melibatkan dirinya. 
 
Hendardi menduga Rizieq memilih menghindar menghadapi hukum di tanah air, namun tetap mencoba bermain politik di negara orang  yang konsekwensinya juga kerap mesti berhadapan dengan hukum di negara tersebut. 
 
"Upaya dan bantuan yang telah dilakukan oleh Perwakilan Pemerintah RI di Arab Saudi sudah jauh lebih dari cukup kepada Rizieq sebagai WNI yang ada di luar negeri yang justru menghindar dari proses hukum di Indonesia," tegasnya. 
 
Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) membenarkan Rizieq Shihab ditangkap otoritas Arab Saudi di Mekkah. Hal tersebut dikatakan oleh Agus Maftuh Abegebriel selalu Dubes RI untuk Arab Saudi melalui rilis resminya kepada wartawan, Rabu (7/11/2018). 
 
Agus menuturkan, pihaknya mengetahui kasus tersebut pada Senin (5/11/2018) lalu. "Ketika landing di Riyadh 5 November 2018 pukul 23.30 Waktu Arab 
Saudi (WAS), HP Dubes langsung berdering dan menginformasikan MRS (Muhammad Rizieq Syihab) ditangkap oleh aparat keamanan di Mekkah," katanya. 
 
Lanjut Agus, pihaknya sampai subuh terus menerus menghubungi kolega-koleganya di Saudi untuk memastikan kabar tentang penangkapan MRS. Bahkan kata Agus, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi juga melakukan komunikasi dengan Dubes untuk memastikan info tersebut dan mendorong dan memerintahkan KBRI untuk melakukan pendampingan dan pengayoman kepada MRS dalam menghadapi kasus yang dihadapi MRS.
 
Selanjutnya kata Agus, pada tanggal 6 November 2018, Dubes RI langsung memerintahkan DIPPASSUS (Diplomat Pasukan Khusus) yang merupakan gugus tugas reaksi cepat untuk berangkat ke Mekkah dan memastikan kabar yang beredar tersebut.
 
"Hasil penelusuran tersebut diinformaskan bahwa Pada tanggal 5 November 2018 sekitar pukul 08.00 WAS tempat tinggal MRS didatangi oleh pihak kepolisian Makkah karena diketahui adanya pemasangan bendera hitam yang mengarah pada ciri-ciri gerakan ekstrimis pada dinding bagian belakang rumah MRS, pada saat tersebut sempat dilakukan pemeriksaan singkat terhadap MRS oleh kepolisian Makkah," katanya. 
 
Lalu kata Agus, pukul 16.00 WAS saat itu, MRS dijemput oleh kepolisian Makkah dan Mabahis ammah (intelijen umum, General Investigation Directorate GID) lalu dibawa ke kantor polisi. Selanjutnya untuk proses penyelidikan dan penyidikan MRS ditahan oleh pihak kepolisian wilayah Makkah.
 
"Bahwa Arab Saudi sangat melarang keras segala bentuk jargon, label, atribut dan lambang apapun yang berbau terorisme seperti ISIS, Al-Qaedah, Al-Jama’ah al-Islamiyyah dan segala kegiatan yang berbau terorisme dan ekstrimisme. Pemantauan dalam Medsos juga dipantau oleh pihak keamanan Arab Saudi dan pelanggaran IT adalah merupakan pidana berat jika bersentuhan dengan aroma terorisme," jelasnya. 
 
Setelah selesai menjalani pemeriksaan di Kantor Mabahis Aamah (intelijen umum), kata Agus, HRS diserahkan kepada Kepolisian Sektor Mansyuriah Kota Mekkah pada hari Selasa, tanggal 06 Nopember 2018 sekira pukul 16.00 WAS. Kemudian, 6 November 2018 pukul 20.00 Waktu Saudi, dengan didampingi oleh staff KJRI, MRS dikeluarkan dari tahanan kepolisian Mekkah dengan jaminan.
 
"Dubes RI Agus Maftuh Abegebriel akan selalu intens berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait Saudi terkait apa yang sebenarnya dituduhkan kepada MRS. Dubes berharap hanya masalah overstay saja yang merupakan pelanggaran imigrasi," jelasnya. 
 
Dubes sangat khawatir kata Agus, jika yang dituduhkan kepada MRS terkait keamanan Kerajaan Arab Saudi, Jika ini yang dituduhkan maka lembaga yang akan menangani adalah lembaga super body Saudi yang ada di bawah Raja yang dikenal dengan Riasah Amni ad-Daulah atau Presidency of State Security.
 
"KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah akan selalu memberikan pendampingan kekonsuleran dan pengayoman kepada MRS dan seluruh WNI para ekspatriat Indonesia yang menghadapi masalah hukum berada di Arab Saudi. KBRI dan KJRI akan mewakafkan diri untuk pemihakan dan pelayanan kepada seluruh ekspatriat Indonesia di Arab Saudi," pungkasnya.