JAKARTA - Terkait dengan maraknya aksi teror bom di beberapa daerah belakangan ini, pemerintah pun diminta untuk kembali mengevaluasi instansi yang bertugas menangani terorisme. Selain itu pemerintah juga dinilai tak siap dalam menangani kasus tersebut.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan jika sebagai kepala negara, Jokowi wajib mengevaluasi terhadap kinerja bawahannya. Apalagi, rentetan teror bom seperti itu dinilai dapat mengancam keamanan masyarakat. "Saya serahkan pada Presiden selaku pemegang kendali pemerintahan untuk melakukan evaluasi kerja orang-orang yang duduk dalam aparat itu. Pak Jokowi saya kira memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap persoalan itu," katanya, Rabu (16/5/2018).

Menurutnya, evaluasi itu perlu dilakukan agar ke depan kinerja instansi terkait dapat berjalan lebih baik ari sebelumnya. Namun, terkait dengan reposisi pergantian jabatan suatu instansi, dirinya pun menyerahkan seluruhnya kepada mantan Gubernur DKI Jakarta itu. "Ya Presiden bisa melakukan evaluasi setiap saat dan presiden bisa melakukan reposisi setiap saat karena itu wilayah subjektif presiden," lanjutnya.

Yang terpenting baginya yakni negara harus siap dalam urusan melindungi warga Indonesia. Hal itu juga dinilai menjadi perhatian fokus partainya. "Negara harus hadir untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia baik di dalam atau pun di luar negeri. Apa yang diperlukan untuk membantu negara Gerindra siap melakukannya," pungkasnya.