JAKARTA---Rencana pemerintah mewajibkan daftar ulang pengguna kartu pra bayar dengan mencantumkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) mengundang komentar dari  Tulus Abadi selaku Ketua Pengurus  YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia).  Menurut Tulus, rencana daftar ulang pada 31 Oktober mendatang itu  harus  dapat menjamin  data yang ada tidak akan disalahgunakan.

"Pemerintah harus menjamin data pribadi konsumen tidak disalahgunakan baik untuk kepentingan komersial maupun nonkomersial tanpa seizin konsumen," kata Tulus  di Jakarta, Kamis (12/10/2017).

Tulus mengatakan pendaftaran ulang harus melalui proses komunikasi dan sosialisasi yang benar-benar sampai ke konsumen. Jangan sampai akses nomor telepon ditutup karena konsumen tidak tahu tentang kebijakan tersebut.

Menurut Tulus, pendaftaran ulang tersebut tidak akan efektif mengendalikan jumlah nomor telepon seluler maupun mengantisipasi penyalahgunaan, misalnya untuk tindak kriminal.

Pasalnya, konsumen masih diberi akses untuk memiliki nomor seluler yang sangat banyak karena memungkinkan memiliki tiga nomor dari masing-masing operator seluler. "Artinya, konsumen bisa memiliki 18 nomor seluler dari total ada enam operator seluler yang ada di Indonesia," ujarnya.

Tulus mengatakan jumlah nomor seluler yang ada di Indonesia saat ini mencapai lebih dari 350 juta. Hal itu disebabkan aspek promosi dan perang tarif antar operator seluler. Selama ini, konsumen terjebak dengan promosi dan perang tarif yang Tulus nilai sudah sangat menyesatkan.

Untuk itu, yang sebaiknya harus lebih dahulu dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menertibkan perang tarif dan promosi operator yang sesungguhnya lebih banyak menyesatkan konsumen.  Sebab, dengan penataan sektor hulu tersebut antispasi kepada hal-hal yang tak diinginkan jadi lebih mudah dan tidak seperti menjadi pemadam kebakaran belaka. Jadi sebaiknya "Bukan hanya melakukan penertiban dan pengendalian dengan cara pendataan ulang saja, harus kembali ke pangkal," katanya.

BREAKINGNEWS.CO.ID