BREAKINGNEWS.CO.ID- Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam merumuskan Perda harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 
 
Hal tersebut dikatakan Bambang menyikapi persoalan masih banyaknya peraturan daerah (perda) yang tidak pro terhadap investasi serta bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya sehingga menyebabkan seringnya terjadi tumpang tindih peraturan. 
 
"Agar perda yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta sesuai dengan tujuan pembentukan perdanya," ujar Bambang kepada wartawan di Jakarta seperti dikutip, Kamis (14/2/2019). 
 
Selanjutnya Bambang mendorong Kemendagri, Pemda, dan DPRD untuk melakukan kajian terhadap materi perda yang akan dibuat dan disusun dalam naskah akademik serta melakukan sinkronisasi dengan peraturan yang lebih tinggi maupun dengan perda yang sudah ada. 
 
"Agar tidak terjadi tumpang tindih maupun pertentangan dalam regulasi," tegasnya. 
 
Selain itu Bambang mendorong Kemendagri bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk mengevaluasi seluruh perda yang ada. "Agar perda yang ada sesuai dengan asas-asas pembentukannya serta dapat dilaksanakan," tukasnya.