BREAKINGNEWS.CO.ID- Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat dari Fraksi PDIP, Robertus Loymans geram dengan pengakuan Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Labuan Bajo, Darnomo yang melaporkan rendahnya pembayaran pajak hotel dan restoran di Labuan Bajo yang jumlahnya kini sudah 102 unit. 
 
"Sampai kapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Manggarai Barat akan meningkat kalau kelalaian seperti terus dipelihara. Siapa yang salah, tentu kita tak hanya berspekulasi tapi harus melakukan investigasi dimana letak kesalahannya," ujar Robertus kepada BreakingNews.co.id, Jumat (13/9/2019). 
 
Robertus pun mengusulkan penentuan pajak hotel dan restoran di Manggarai Barat berdasarkan pembukuan. Metode lama yang menggunakan penetapan langsung oleh Pemerintah harus mulai ditinggalkan. 
 
"Bila pemerintah menentukan pajak  berdasarkan pembukuan maka setiap tamu yang datang di setiap hotel di catat. Dia (tamu) di kamar, kelas berapa sehingga bila  berdasarkan pembukuan, PAD Mabar pasti akan meningkat," tegasnya. 
 
Penentuan pembukuan tersebut kata Robertus harus menggunakan metode elektronik dengan sinkron langsung ke Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Ini bentuk transparansi dalam pengelolaan pajak sehingga daerah bisa semakin maju. 
 
"Setiap hotel atau restoran perlu  pakai e-pajak. Kalau bisa Pemda Manggarai Barat silakan menggunakan penetapan dan pertiga bulan pembukuan," tukasnya. 
 
Namun Ketua Asosiasi Hotel dan Restaurant Kab. Manggarai Barat, Silvester Wanggel mengatakan, pihak hotel dan restoran di Manggarai Barat sudah mengikuti aturan dengan membayar pajak pengasilan (PPh) 10 persen dari harga kamar hotel per malam. 
 

"Pajak PPH 10% dari harga kamar hotel/malam adalah wajib dibayar oleh management hotel kepada Pemda Mabar. Mengenai hal ini silakan tanya langsung kepada Dinas pendapatan Kab. Manggarai Barat," kata Silvester kepada Breakingnews.co.id

 
Akan tetapi Silvester meminta pengumuman "kenakalan" tak membayar pajak tersebut tidak boleh digeneralisir. Silverster pun meminta pihak terkait supaya menyebut secara langsung sejumlah hotel dan restoran yang menunggak pajak tersebut. 
 
"Jadi jangan menjenaralisir hotel dan Restaurant untuk di Labuan Bajo, tapi tolong sebutkan hotel dan restorant mana saja yang tidak patuh membayar PPH agar tidak bias kemana-mana," tegasnya. 
 
Sebelumnya Floresa.co memberitakan bahwa pesatnya laju pertumbuhan hotel dan restoran di Labuan Bajo, Ibu Kota Kabupaten Manggarai Barat NTT ternyata tidak diimbangi dengan pendapatan pajak pemerintah dari sektor itu.
 
Imbasnya, baik pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah Mabar mengalami kerugian akibat tidak ada kepatuhan sukarela dari wajib pajak hotel dan restoran yang kini menjamur di kota itu.
 
“Potensi penerimaan yang masih terbuka itu ada di sector perhotelan. Kami ada data, pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi, khususnya di Labuan Bajo cukup tinggi,” kata Kepala KP2KP Labuan Bajo, Darnomo kepada Floresa.co, dalam acara Sosialisasi Pajak Hotel dan Restoran di Aula Kantor Bupati Mabar, 3 September 219.
 
Per Juli 2019, jumlah hotel yang sudah resmi beroperasi di Labuan Bajo mencapai sekitar 102 unit. Hotel-hotel tersebut merupakan tempat para wisatawan, baik lokal maupun mancanegara menghabiskan waktu liburannya saat mengunjungi sejumlah tempat wisata di Labuan Bajo dan sekitarnya.
 
Namun, kata Darnomo, walaupun pertumbuhan hotel dan restoran tinggi,  pertumbuhan penerimaan pajaknya masih relative rendah. “Ini namanya tax gab,” katanya.
 
Tax gap merupakan selisih antara jumlah potensi pajak yang dapat dipungut dengan jumlah realisasi penerimaan pajak. Tax gap menunjukkan potensi penerimaan yang belum berhasil  direalisasikan oleh otoritas pajak suatu negara.
 
Gambaran tentang tax gab terjadi di Labuan Bajo, ditunjukan oleh data dari tahun 2016 hingga 2017. Laju pertumbuhan sektor jasa dan akomodasi di kota itu, termasuk di dalamnya ialah hotel dan restoran, berada di atas 12 porsen.
 
Sementara di sisi lain, penerimaan pajak dari sektor itu hanya tumbuh satu porsen, yakni dari Rp 70.529.536.202 naik menjadi Rp 88.664.584.454.
 
Kondisi itu, kata Darmono, mengindikasikan terdapat wajib pajak yang berupaya menghindari kewajiban pembayaran pajak sehingga menimbulkan tax gab.
 
Selain itu, jelas Darmono, bukti yang menunjukan pemerintah seharusnya memperoleh pajak yang besar ialah dari kunjungan wisatawan yang cukup besar.
 
“Kunjungan wisaawan tahun 2018 mencapai 212 ribu orang. Setiap wisatawan menghabiskan sekitar 924 dolar uang. Kami berpikir, itu adalah ukuran ekonomi yang sangat besar. Itu barangkali di Labuan Bajo, pertumbuhan hotel sangat besar,” katanya.
 
Menurut Darnomo, pihaknya tengah berupaya memperkecil tax gab dengan cara memberikan sosialisasi secara intensif kepada wajib pajak serta menerapkan digitalisasi layanan.
 
“Ke depan dengan acara seperti ini, bisa meningkatkan kepatuhan sukarela, dengan pemahaman yang baik, wajib pajak bisa mengikut, bisa memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat. Sehingga, lama-lama semakin menipis, lama-lama menghilang,” tutupnya.