BREAKINGNEWS.CO.ID -  Program Jaminan Kesejahteraan Nasional yang dijalankan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan bisa terganggu menyusul dibatalkannya  kenaikan cukai rokok pada tahun 2019 mendatang. "Pembatalan itu akan mengakibatkan kinerja BPJS Kesehatan akan semakin 'bleeding' dari sisi finansial," ungkap   Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, di Jakarta, Sabtu (3//11/2018).

 Data yang dimilikinya menyebut  konsumsi rokok di tengah masyarakat lebih dari 35 persen total populasi menjadi salah satu pemicu utama berbagai penyakit katastropik. "Katastropik merupakan jenis penyakit yang paling memberatkan kinerja keuangan BPJS Kesehatan," ujarnya.

Tulus menduga pembatalan rencana kenaikan cukai rokok berlatar belakang kepentingan politik jangka pendek. Bila itu yang terjadi, maka kepentingan kesehatan masyarakat telah dikorbankan.

Tulus menilai pembatalan rencana kenaikan cukai rokok itu suatu hal yang ironi dan paradoks karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 mengamanatkan kenaikan cukai rokok hingga 57 persen.

"Pembatalan rencana kenaikan cukai itu adalah bentuk kebijakan yang antiregulasi," ujarnya.

Rapat Kabinet pada Jumat (2/11) memutuskan tidak ada kenaikan cukai rokok pada 2019 sekaligus menunda penyederhanaan tarif cukai tembakau seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Pembatalan itu, dinilianya  sebagai buah dari  intervensiindustri rokok, terutama industri rokok besar. "Pembatalan kenaikan cukai rokok membuktikan pemerintah terlalu dominan dikooptasi dan diintervensi kepentingan industri rokok," kata Tulus.

Tulus menuding pemerintah tidak memiliki visi kesehatan masyarakat sehingga membatalkan rencana kenaikan cukai rokok tersebut.

Pembatalan kenaikan cukai akan mengakibatkan produksi rokok meningkat dan semakin terjangkau oleh anak-anak, remaja dan rumah tangga miskin. "Anak-anak dan remaja akan semakin mudah terjerumus dalam ketergantungan konsumsi rokok dan rumah tangga miskin semakin terjerumus dalam jurang kemiskinan yang semakin dalam," katanya.

Rapat Kabinet pada Jumat (2/11) memutuskan tidak ada kenaikan cukai rokok pada 2019 sekaligus menunda penyederhanaan tarif cukai tembakau seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.