BREAKINGNEWS.CO.ID - Anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo mengatakan bahwa dalam pembangunan infrastruktur, diharapkan dapat menimbulkan daya tarik dan menumbuhkan perkembangan ekonomi.

Adapun hal itu disampaikan Bambang terkait tidak adanya pertumbuhan dari segi ekonomi bagi masyarakat kecil. "Apakah infrastruktur itu menimbulkan daya tarik ekonomi dan menumbuhkan ekonomi? saya pikir masih jauh dari harapan," kata Bambang kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/1/2019).

Terkait dengan jalan tol sendiri, dirinya menilai bahwa pembangunan jalan bebas hambatan tersebut hanya didominasi oleh kendaraan pribadi. Sementara, kendaraan logistik dan kendaraan transportasi hanya sekitar 2 persen dari jumlah kendaraan yang melewati jalan tol.

"Begitu juga dengan tol, dibangun tapi kendaraan logistik dan transportasi kendaraan masak nggak lewat disana. Walaupun ada, nggak lebih dari 2 persen dari jumlah kendaraan logistik masal maupun penumpang," ujarnya.

Meski begitu, dirinya mengaku jika negara ini membutuhkan infrastruktur. Namun, dirinya menegaskan infrastruktur yang dibangun harus yang mampu menggenjot perekonomian. "Pembangunan infrastruktur itu harus dilakukan tapi yang berdaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi jadi bukan infrastruktur yang tidak berskala prioritas. Karena, kita banyak yang harus dibangun di infrastruktur ini oleh pemerintah," ujarnya. "Jadi, ini pembodohan terhadap rakyat dan ini nggak boleh sampai terjadi seperti itu. Nanti kita akan bicarakan kalau, pemerintah terkait mengatakan seperti itu, saya akan sampaikan. Jadi jangan membodohi rakyat," imbuhnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Bambang juga mengomentari terkait dengan subsidi tarif Light Rail Transit (LRT). Bahkan, dirinya meminta subsidi tersebut dibatalkan, karena tidak menyentuh masyarakat kalangan bawah.

Bambang Haryo mengatakan bahwa tarif moda transportasi tersebut seharusnya disesuaikan dengan tarif komersial yang ada. Dirinya beralasan jika pemberhentian LRT tersebut hanya menyasar ke pemukiman masyarakat kalangan menegah ke atas. Sementara masyarakat kalangan bawah sulit mendapatkan akses.

"LRT itu seharusnya disesuaikan tarifnya dengan tarif komersial yang ada. Karena, LRT itu stasiunnya langsung ke daerah-daerah elite. Jadi, LRT ini tidak boleh disubsidi jadi harus dilepas ke pasar," ucapnya.