BREAKINGNEWS.CO.ID - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menuturkan pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan akan mendorong pertumbuhan ekonomi sekitar 0,1 persen-0,2 persen. Proses pembangunan ibu kota baru pada 2021 adalah pemicunya.

"Sudah ada hitung-hitungannya sih untuk pertumbuhan ekonomi dalam periode tertentu ke nasional bisa 0,1 persen-0,2 persen, kalau Kalimantan ya lebih tinggi dari itu," ujar Bambang, Kamis (1/8/2019).

Pembangunan ibu kota baru, menurut Bambang, akan membuat ekonomi di kawasan tersebut menggeliat. Tingkat konsumsi di sekitar ibu kota dipastikan akan lebih tinggi dari sebelumnya.

Bambang menyatakan pemindahan ibu kota ke Kalimantan sengaja dilakukan agar perekonomian bisa merata di luar Pulau Jawa. Maklum, kontribusi terbesar pertumbuhan ekonomi nasional selama ini masih disumbang penduduk oleh Pulau Jawa.

"Pak Presiden yang menentukan, kami yang mengkaji. Butuh lokasi yang bebas bencana. Ini di luar Jawa karena juga ingin mengurangi ketidakseimbangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa," jelasnya.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Kalimantan tahun lalu hanya 3,91 persen atau di bawah rata-rata nasional, 5,17 persen. Kemudian, pada kuartal I 2019, ekonomi Pulau Kalimantan tumbuh 5,33 persen dengan kontribusi sebesar 8,26 persen terhadap total perekonomian nasional.

Kontribusi ekonomi Kalimantan terhadap perekonomian nasional jauh lebih rendah dari Pulau Jawa. Tercatat, pertumbuhan ekonomi Jawa pada tiga bulan pertama tahun ini sebesar 5,66 persen dengan kontribusi ke ekonomi nasional mencapai 59,03 persen.

Sejauh ini pemerintah belum juga memberikan kepastian letak pasti ibu kota baru akan dibangun itu. Hal yang pasti, pemerintah sudah mengantongi dua calon provinsi, yakni Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.

Sarana Air Bersih

Petunjuk lebih jelas datang dari  Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Ia  memberikan bocoran bahwa letaknya akan dekat dengan kawasan tambang.

Basuki menyatakan pemerintah harus mengantisipasi ketersediaan air bagi masyarakat yang kelak akan tinggal di ibu kota baru tersebut. Pasokan air bersih dianggap sangat penting lantaran ibu kota berdekatan dengan kawasan tambang.

Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono. 

"Yang perlu diperhatikan adalah rencana kualitas airnya, karena di sana banyak tambang-tambang," ucap Basuki, Kamis (1/8/2019). Namun, ketika ditanyakan kembali sedekat apa lokasi ibu kota baru dengan kawasan tambang, Basuki enggan menjelaskan lebih detail.

Basuki juga enggan menyebut lokasi pasti pembangunan ibu kota baru akan dilakukan. "Belum belum. Belum, nanti diumumkan presiden ya," katanya.

Sarana Transportasi

Kini Pemerintah berencana untuk membangun transportasi publik di ibu kota baru pada 2021, atau bersamaan dengan pembangunan ibu kota baru dimulai. Bambang Brodjonegoro menyebut upaya itu dilakukan agar pemerintah tak mengulangi kesalahan yang sama saat membangun Jakarta.

Saat Jakarta ditunjuk sebagai ibu kota RI, menurutnya pemerintah belum membangun transportasi publik yang nyaman bagi warganya. "Di sini harus memberikan pelajaran bahwa membangun kota harus langsung bangun transportasi publik. Jangan ulangi kesalahan yang sama seperti yang dilakukan sekarang," ujarnya, Kamis (1/8/2019).

Pemerintah sendiri baru membangun transportasi publik modern, seperti MRT dan LRT dalam beberapa tahun terakhir. Namun belum semua alat transportasi modern sudah bisa digunakan. MRT, misalnya baru digunakan awal tahun ini. Sedangkan, LRT masih dalam proses konstruksi.

MRT sarana transportasi umum yang penting. 

Pembangunan transportasi publik modern itu baru terkonsentrasi di Jakarta. Pemerintah belum menyentuh wilayah pinggiran kota, seperti Bogor, Tangerang, hingga Bekasi.

Sayang, Bambang juga enggan menyampaikan perencanaan transportasi publik yang akan dibangun di kawasan Kalimantan yang akan dijadikan ibu kota baru Indonesia. Ia mengaku desain transportasi publik belum rampung.

"Tapi bentuknya apa nanti kami desain dulu, ya tidak harus MRT gitu ya. Pokoknya yang penting ada transportasi publik," jelas Bambang.

Di samping itu, pemerintah juga akan berupaya agar masyarakat yang tinggal di kawasan ibu kota baru tak bergantung dengan kendaraan pribadi, seperti yang terjadi di Jakarta sekarang. Rencananya, ibu kota baru akan memberi akses bagi pejalan dan pesepeda. "Pada intinya kami akan menerapkan integration city dengan integration transportation," terang dia.

Tahap Pembangunan

Pada tahap awal, beberapa pembangunan yang akan dilakukan adalah istana presiden, kantor lembaga negara, taman budaya, dan kebun raya. Setelah tahap ini selesai, pemerintah akan memindahkan ibu kota baru.

"Pusat pemerintahan dengan luas kira-kira 2.000 hektare (ha) itu yang pasti akan berisi seluruh keperluan eksekutif, yudikatif, dan legislatif, termasuk juga istana, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK)," jelasnya.

Tahap kedua, pemerintah akan melanjutkan pembangunan berupa perumahan untuk pegawai negeri sipil (PNS), TNI, dan polri. Lalu, fasilitas pendidikan dan kesehatan, industri teknologi, perguruan tinggi, pusat perbelanjaan, dan museum.

"Kemudian, tentunya fasilitas penunjang lainnya dan dari diskusi ada permintaan dari TNI terutama membangun pangkalan militer baik darat, luat, dan udara di daerah sekitar ibu kota baru," imbuh Bambang.

Tahap ketiga, pembangunan yang akan dilakukan, seperti taman nasional, konservasi orang utan, klaster pemukiman PNS, dan wilayah pengembangan terkait dengan wilayah provinsi sekitarnya.

"Kota ini tidak rampung dalam waktu dekat, tapi dalam jangka panjang akan menjadi kota yang cukup besar yakni ada 1,5 juta orang lah kira-kira," pungkasnya.