JAKARTA - Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Herman Suryatman mengatakan jika pegawai honorer tidak akan mendapatkan tunjangan hari raya (THR) maupun gaji ke-13. Hal tersebut mengacu kepada peraturan pemerintah (PP) yang sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Tidak ada pengaturannya (THR untuk honorer)," katanya, Rabu (23/5/2018).

Menurutnya, THR yang dioeruntukkan bagi pegawai atau tenaga kerja honorer hanya bersifat opsional atau sesuai dengan kebijakan pimpinan di masing-masing instansi. Opsional yang dimaksudkannya yakni pemberian THR tersebut berdasarkan kebijakan dari pimpinan instansi dimana tenaga honorer tersebut bekerja. "Karena PP tersebut hanya mengatur PNS, pensiunan, TNI dan Polri," ujar Herman.

Seperti diberitakan sebelumnya, anggaran THR tahun ini sebesar Rp 17,88 triliun, dan anggaran gaji ke-13 sebesar Rp 17,88 triliun atau totalnya Rp 35,76 triliun atau naik 68,9%. Adapun rinciannya meliputi untuk gaji pokok yang dialokasikan pada THR sebesar Rp 5,24 triliun, untuk tunjangan pada THR sebesar Rp 5,79 triliun, sedangkan THR untuk pensiunan sebesar Rp 6,85 triliun. Sedangkan untuk gaji ke-13, kata Sri Mulyani untuk gaji pokok sebesar Rp 5,24 triliun, tunjangannya sebesar Rp 5,79 triliun, dan pensiunan ke-13 Rp 6,85 triliun.