BREAKINGNEWS.CO.ID - Ketua Pengprov PBSI Sumatera Utara (Sumut) hasil Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub) Februari 2018, Datuk Selamat Ferry, melalui kuasa hukumnya, Juliandi, SH, MH, meminta Pengurus Provinsi (Pengprov) PBSI Sumut, untuk menaati hukum yang berlaku. Juliandi mengatakan, PP PBSI hingga saat ini belum melaksanakan putusan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI), yang menetapkan Pengukuhan Pengurus Provinsi PBSI Sumut masa bhakti 2018-2022 dinyatakan batal demi hukum.

Adapun keputusan BAORI tersebut tertuang dalam putusan, No.05/P.BAORI/V/2019 tanggal 9 Agustus 2019 2018 yang telah didaftarkan sebagaimana Akta Pendaftaran No.15/WASIT/AD HOC/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 10 Agustus 2018

Artinya, dalam keputusan itu tidak ada pihak yang dapat mengaku-ngaku sebagai Ketum PBSI Sumut. Juliandi menerangkan, dalam keputusan tersebut, BAORI memerintahkan PP PBSI melaksanakan Musprovlub Sumut sesuai AD/ART PP PBSI untuk memilih Ketum Pengrpv PBSI Sumut 2018-2022 dengan tenggang waktu 60 hari sejak keputusan dibuat.

"Akan tetapi, sampai dengan saat ini masih belum dilaksanakan oleh termohon (PP PBSI). Oleh karenanya, kami mengajukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan telah diterima bagian umum PN Jakpus dengan No. Reg.789 tanggal 10 Januari 2019. BAORI memutuskan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengiktat kepada pihak yang berperkara," kata Juliandi di Jakarta, Kamis (31/1/2019).

Datuk Selamat Ferry merupakan Ketua Terpilih Pengprov PBSI Sumut 2018 dalam Musprovlub di Medan pada 2-3 Februari 2018 yang dibuka oleh KONI Sumut dan ditutup oleh Edi sukarno selaku Perwakilan PP PBSI. Dalam Musprovlub itu, Datuk Selamat Ferry mendapat dukungan 16 dari 26 voters sedangkan rivalnya Suripno Ngadimin memilih walk out bersama voters lainnya.

Sebelumnya, PP PBSI telah memberhentikan lr. Johannes IW selaku Ketua Umum PBSI Sumut beserta jajarannya dengan dalih sewenang-wenang dan arogansi kepemlmpman. Akan tetapi, Datuk Selamat Ferry menilai yang Sebenarnya sewenang-wenang dan arogansi kepemimpinan adalah PP PBSI yang menetapkan Suripno Ngadimin selaku Ketua Umum PBSI Sumatera Utara dengan SK Nomor SKEPIU47/4.2.2N/2018 Tentang Pengukuhan Pengurus Provinsi PBSI Sumut. Padahal, keputusan tersebut tanpa melalui musyawarah yang sesuai dengan ADIART PBSI.