BREAKINGNEWS.CO.ID - Pilwalkot Makassar kembali diulang pada pilkada serentak 2020. Mengingat, kekalahan yang dialami oleh pasangan calon (paslon) tunggal Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi (Appi Cicu) melawan kotak kosong di pilkada serentak yang berlangsung pada 27 Juni 2018 lalu. Tak hanya kalah, perolehan suara pasangan Appi Cicu tersebut juga tidak mencapai suara yang telah ditetapkan.

"Karena paslon tunggal Munafri Arifuddin dan Rachmatika Dewi itu tidak mencapai suara yang ditetapkan, maka pemilihan wali kota akan diulang di tahun 2020," ujar Komisioner Bidang Divisi Data dan Teknis KPU Makassar Abdullah Manshur, Sabtu (7/7/2018).

Menurutnya, pasangan tunggal tersebut tidak mampu mengalahkan perolehan suara kotak kosong pada ajang pemilihan kepala daerah lima tahun sekali itu. Untuk itu, terpaksa pemilihan wali kota dan wakil wali kota diulang kembali pada pilkada berikutnya. Pada pemilihan itu, paslon tunggal Appi-Cicu hanya memperoleh sebanyak 264.245 suara, sedangkan kolom kosong (koko) sebanyak 300.795 suara.

Abdullah pun menjelaskan jika perolehan suara pasangan Appi-Cicu hanya memperoleh suara sebesar 47 persen dan kotak kosong memperoleh suara sebesar 53 persen. "Dengan demikian pilkada Makassar akan diulang pada pemilihan berikutnya. Harusnya tahun 2019 tetapi karena ada pemilu presiden dan legislatif, maka pilkada serentaknya itu di tahun 2020," katanya.

Sesuai Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2018 tentang satu pemilihan dengan pasangan calon itu disebutkan ketika pasangan calon tidak mencapai perolehan suara lebih dari 50 persen maka dilakukan pemilihan ulang. Menurutnya, pasangan tersebut juga masih dapat maju kembali dalam ajang pemilihan kepala daerah tersebut pada 2020. Namun, dengan syarat mereka maju dengan pasangan lain dan tidak boleh sepaket kembali. "Mereka yang gagal meraih suara terbanyak masih bisa ikut kembali nanti di pilkada selanjutnya tapi harus dengan pasangan yang berbeda. Siapapun juga bisa ikut asalkan memenuhi syarat," ujarnya.

Tak hanya itu, dirinya juga mengatakan jika ada pihak dari paslon tunggal yang tidak menerima hasil rekapitulasi suara resmi dari KPU Makassar, maka pihak tersebut dapat menempuh jalur hukum dan dirinya memastikan jika pihaknya selalu siap mengahadapi segala macam bentuk gugatan. "Itu sah-sah saja kalau mau menggugat. Kami selalu siap untuk dari segala upaya hukum yang dilakukan dari pihak yang tidak terima hasil KPU ini," imbuh Abdullah.