JAKARTA- Advokat dari Kongres Advokat Indonesia (KAI), Plasidus Asis Deornay SH menilai pengaturan delik korupsi secara keseluruhan dalam Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sudah efektif. Hal tersebut dikatakan pria yang akrab Asis ini menanggapi upaya Panja Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) DPR dan pemerintah saat ini memasukkan pasal tindak pidana korupsi dalam RKUHP.
 
"Dalam konteks pemberantasan korupsi, saya memandang pengaturan delik korupsi secara keseluruhan di UU khusus atau UU Tipikor seperti yang ada saat ini dinilai sudah efektif. Apalagi sifatnya adalah lex spesialis," ujar Asis kepada BreakingNews.co.id, Kamis (14/6/2018). 
 
Menurut Asis, bila UU korupsi masuk dalam KUHP maka kekuatan UU Tipikor akan menjadi lemah. Asis pun menilai Kajian yuridis dan Ilmiah dalam merumuskan RKUHP ini juga sangat lemah. Asis menduga terdapat muatan politis.  "Nah, kalu diatur lagi diundang-undang yang lain, maka kekuatan undang-undang KPK menjadi lemah. Saya menilai kajian yuridis dan kajian Ilmiah dalam merumuskan RKUHP ini juga lemah sekali. Kemungkinan besar muatan politiknya lebih tinggi ketimbang asas manfaatnya," tegasnya.  "Saya  kira banyak tesis terlihat saat ini. Bagaimana para pejabat termasuk DPR merasa kasak kusuk, tidak nyaman, bahkan geram dengan lembaga KPK," tambahnya. 
 
Cela tersebut kata Asis dipakai DPR untuk menyelamatkan diri. KPK pun kata Asis dengan masuknya pasal Korupsi dalam KUHP bisa memangkas kewenangan khususnya dalam menangkap dan memenjarakan para koruptor.  "Cela ini kemudian dipakai untuk menyelamatkan dirinya, agar KPK tidak lagi leluasa menggunakan kewenangan khususnya dalam menangkap dan memenjarakan para koruptor. Kalau begini, yah KPK siap-siap bubar atau gulung tikar," tegasnya. 
 
Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Soesatyo menyatakan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani kasus tindak pidana korupsi tetap berlaku, meski beberapa ketentuan diatur dalam RKUHP.  Hal itu disampaikan terkait polemik dimasukannya tindak pidana korupsi ke dalam pasal-pasal pada Rancangan Undang-Undang KUHP.
 
“KPK dalam RKHUP bahkan dipertegas dan diperjelas sehingga kekhususan UU yang dimiliki oleh lembaga yang lex spesialis seperti BNN (Badan Narkotika Nasional) dan KPK tetap berjalan dan dipertegas di UU KUHP itu tetap berjalan ada dan berjalan sesuai dengan fungsi, dan mengacu pada itu,” kata Bambang Soesatyo di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (8/6/2018).
 
Kewenangan KPK diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK secara khusus sehingga tak terpengaruh dengan KUHP. KPK, kata Bamsoet, masih tetap memiliki kewenangan menangani perkara korupsi, termasuk seluruh ketentuan yang diatur dalam RKUHP.