BREAKINGNEWS.CO.ID - Sejumlah pemuda dari kawasan Melanesia melakukan konferensi pers sekaligus melaunching Partai Solidaritas (PS) Melanesia. Kawasan Melanesia yang dimaksud yakni terdiri dari Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Dalam kesempatan tersebut, PS Melanesia mengkritisi program Nawacita jilid I yang digaungkan Presiden Jokowi saat priode 2014-2019. Program yang dijalankan bersama Wapres Jusuf Kalla tersebut belum signifikan dirasakan di kawasan Melanesia.

"Nawacita jilid satu sudah terealisasi, namun yang dirasakan bangsa Melanesia hanya belum maksimal. Melanesia masih hidup dalam ketertinggalan mulai dari infrastruktur, pereknomian, hingga pendidikan. Silahkan di cek di kawasan Melanesia di antaranya : Kepulauan Papua, Papua Barat, Maluku, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Maluku Utara," kata Sekjen PS Melanesia, Abdullah Kelrey saat konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2019).

Padahal, lanjut Kelrey, Bangsa Melanesia memiliki saham besar di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), seperti tanah dan Sumber Daya Alam (SDA).

"Lalu seberapa besar negara membagikan saham kepada Bangsa Melanesia, pertanyaan ini penting di jawab dan di realisasikan agar lahirnya Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, mereka juga menyampaikan beberapa poin pernyataan sikap dari PS Melanesia. Adapun poin-poin tersebut yakni:

1. PS Melanesia mendesak Presiden Republik Indonesia segera Bentuk Badan Khusus Percepatan Pembangunan Kawasan Melanesia. Badan tersebut berada langsung dibawah Presiden Joko Widodo.

2. Terkait Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di kawasan Melanesia, negara wajib melibatkan putra-putri terbaik dari kawasan Melanesia.

3. Kembali kepada janji Pemerintah Pusat soal lumbung ikan masional. Maka, Maluku wajib di jadikan Lumbung Ikan Nasional di era kedua ini. Kemudian membangun pabrik pengolahan ikan di kawasan Melanesia

3. PS Melanesia mendesak Pemerintah Pusat Segera naikkan harga komoditi di kawasan Melanesia.

4. Mendesak Jokowi segera tuntaskan kasus HAM di Papua, Maluku dan NTT (khususnya perdagangan manusia atau traffiking. Dan Kami minta agar pada periode kedua ini Presiden Republik Joko Widodo tidak libatkan pejabat eks orde baru dalam kabinetnya.

Untuk diketahui, PS Melanesia akan melaksanakan Temu Nasional di Jogjakarta usai pelantikan Jokowi-Ma'ruf dengan agenda membahas kebijakan dan keberpihakan pemerintah serta nasib Bangsa Melanesia.