JAKARTA -- Partai Demokrat hampir pasti menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi masyarakat saat dibahas di Panitia Khusus (Pansus). Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto melihat pihak yang tidak setuju lebih banyak dibanding yang setuju dengan Perppu Ormas itu.

"Nanti di dalam pansusnya, Demokrat pasti ada dan mengemukakan pendapat. Tapi kita melihat bahwa perppu ini, saya melihat bahwa banyak juga terjadi pro dan kontra dan yang kontra banyak," kata Agus di Gedung DPR, Senin (17/7).

Agus berharap pemerintah tidak mengebisi hak masyarakat untuk berserikat, berkumpul dan tentunya menyatakan pendapat. Sementara terbitnya Perppu Ormas ini berkaitan dinilai telah melanggar hak warga Indonesia dalam menjalankan hak-hak tersebut. 

"Kami melihat, dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara acuan yang paling tinggi kita harus mengambil kebijakan yang paling tepat. Ini masalah kebebasan dari berserikat," ucapnya. "Kebebasan berserikat itu tidak boleh melakukan sesuatu yang melampaui batas tapi juga tidak boleh dipangkas."  

Pemangkasan kebebasan masyarakat itu menurut Agus, justru bisa menimbulkan konflik di masyarakat.  "Kalau dipangkas pasti akan menimbulkan konflik karena kontra demokrasi, kontra kebebasan. Menurut kami kebebasan, demokrasi, harus dipelihara dan dijaga serta dilaksanakan manajemen yang baik," ujarnya. 

Wakil Ketua DPR ini menambahkan, pimpinan kemungkinan akan menggelar rapat membahas Perppu Ormas Senin (17/7/2017). Sebab, pemerintah telah mengirimkan surat dan draf Perppu ke DPR. 

Setelah itu, surat Perppu Ormas ini akan dibawa ke Badan Musyawarah untuk diagendakan pembacaan di rapat paripurna. Kemudian, rapat paripurna akan memutuskan tindak lanjut Perppu Ormas melalui panitia khusus (Pansus), panitia kerja (Panja) atau Komisi terkait. 

Perppu Ormas itu akan dibahas dalam satu kali masa sidang yaitu di masa sidang berikutnya. DPR akan memasuki masa reses pada pada Jumat (28/7) mendatang dan kembali masuk pada (16/8) sebelum sidang istimewa DPR. 

"Setelah dibacakan di dalam sidang paripurna berarti perppu itu sudah resmi masuk ke DPR dan DPR memproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu tentunya dengan waktu satu kali masa sidang berikutnya," ucapnya.