JAYAPURA - Provinsi Papua mendapat peringkat pertama sebagai daerah paling rawan se-Indonesia dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018. Komisioner Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengatakan, hasil penilaian Indeks Kerawanan Pilkada (IKP), ada tiga indikator yang menyebabkan potensi kerawanan di Papua tinggi pada Pilkada serentak jilid tiga pada tahun 2018 mendatang. Ketiga indikator itu meliputi, kontestasi, penyelenggara, dan partisipasi masyarakat.

“Sebenarnya ada 28 indikator besar yang kita kelompokan lagi menjadi tiga indikator kerawanan suatu wilayah dalam Pilkada. Hasilnya, Papua memiliki potensi kerawanan tertinggi saat Pilkada berlangsung,” tuturnya. Selain itu, ia juga ingin semua pihak agar berkaca pada pengalaman pilkada sebelumnya di Papua. Kontestasi pasangan calon dan partai politik dinilai berpotensi menimbulkan konflik. Misalnya, pasangan calon lebih mengedepakan kesukuan ketimbang program untuk menarik suara pemilih.

Fritz menyebutkan, hasil penilaian IKP ini dimaksudkan untuk memudahkan Bawaslu menyusun strategi pengawasan. Ia mengharapkan IKP dapat memberikan kontribusi mewujudkan pilkada yang makin baik. “Jadi dengan IKP ini, kita jadi tahu masalah apa yang harus kita upayakan pecegahannya atau penanganannya saat Pilkada, tentunya dengan cara yang sesuai dengan karakteristik Papua. IKP Bawaslu juga menjadi bahan koordinasi dengan pihak Kepolisian,” tuturnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua, Kombes (Pol) Ahmad Mustofa Kamal mengungkapkan, seluruh daerah atau 29 kabupaten/kota yang ada di Papua dinilai rawan dalam pelaksanaan Pemilihan Gubenur Papua. “Kami sudah mengkaji, semua wilayah dianggap rawan untuk Pilgub. Tak jauh berbeda dengan Pilkada Bupati 2018, terdapat 7 daerah yakni Puncak, Paniai, Deiyai, Jayawijaya, Mimika, Mamberamo Tengah, dan Biak Numfor. Daerah-daerah ini juga dinilai rawan,” tegasnya.

Meski demikian, pihaknya telah menyiapkan strategi dalam mengantisipasi wilayah rawan mulai dari preemtif, preventif, dan represif. Untuk represif, Polda Papua membentuk Satgas Merah Putih. Tugasnya, mengantisipasi ganguan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

“Pelatihan terhadap penyidik Gakkumdu dan pelatihan PHH dan tim penindak juga kami lakukan. Kepolisian tentu sudah siap untuk mengamankan jalannya pemilu, dimulai dari giat cipta kondisi pra Pilkada,” tutupnya.