JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) siap dievaluasi oleh Presiden Joko Widodo terkait posisinya di kabinet dan partai koalisi pendukung pemerintah. Wakil Ketua Umum PAN, Taufik Kurniawan menjelaskan, Presiden memiliki hak prerogatif untuk memastikan siapa saja yang menempati pos menteri.

"Kalau ditanya siap atau tidak, kelak PAN siap. Kan begitu. Kami serahkan sepenuhnya pada hak prerogatif Presiden, " tutur Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/7/2017).

Adapun mengenai sejumlah dorongan, termasuk dari partai koalisi, agar PAN menegaskan sikapnya di pemerintahan, Taufik mengatakan PAN bergabung dengan koalisi pemerintahan jadi mitra yang sejajar serta berpegang pada prinsip koalisi tanpa syarat. Keputusan bergabung dengan pemerintahan, menurut dia, adalah keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PAN.

"Pada saat kemudian ada urusan hal-hal terkait dengan kabinet atau yang lain, ini kami berharap koalisi tidak sekadar ada serta tidak adanya menteri di kabinet, " ucap Wakil Ketua DPR RI itu.

PAN dalam beberapa waktu terakhir menjadi sorotan lantaran kerap berbeda sikap politik dengan pemerintah serta partai-partai pendukung, antara lain terkait Undang-Undang Pemilu serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan. Bahkan, PAN disebut kerap tidak hadir dalam pertemuan konsolidasi partai pendukung pemerintah.

Begitu pula saat partai pendukung pemerintah menyambangi Istana Kepresidenan, kemarin. Hanya lima partai pemerintah yang hadir saat itu, tanpa dihadiri PAN.

Namun, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengungkapkan, Presiden Joko Widodo merespons positif saat dirinya menjelaskan sikap PAN terkait UU Pemilu. Zulkifli menemui Jokowi sehari sebelum pengambilan keputusan RUU Pemilu.

" Ya kami sampaikan pikiran-pikiran. Pak, mohon maaf begini. 'Oh begitu ya, Pak Ketua'. Respons beliau begitu. Ya saya bilang, dalam pemilu ini menyangkut mati hidup parpol. Kebetulan kami kuota Hare karena kalau Sainte Lague merugikan partai. Saya kira (beliau) paham, " kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/7/2017).