JAKARTA - Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais menilai pengusulan dua Jenderal Polri untuk menjadi Pj Gubernur Jabar serta Sumut sarat muatan politis. Menurutnya, penunjukkan Pj kepala daerah sejauh ini selalu dari kalangan sipil. Ia juga sudah mengirimkan surat keberatan ke Kemendagri.

"Kalau seperti ini menjadi kelihatan tidak profesional dan malah terindikasi kuat ini politis," kata Hanafi di Masjid Al-Ikhlas Desa Semin, Semin, Gunungkidul, DI Yogyakarta, Minggu (28/1/2018).

Menurut dia, usulan untuk menjadikan dua jenderal polisi sebagai Pj Gubernur menyalahi aturan. Tidak hanya itu, usulan itu juga menyalahi kelaziman yang ada di Indonesia. Sebab, sejauh ini Pj Gubernur selalu diisi kalangan sipil.

"Kalau itu (Pj Gubernur) diberikan kepada polisi masih aktif seharusnya disipilkan terlebih dahulu menjadi sipil negara. Jika sudah menjadi sipil dan bagian dari Kemendagri baru bisa dipasrahi," paparnya.

Menurut dia, usulan dari Mendagri Tjahjo Kumolo itu dikhawatirkan malah membuat kondisi mendekati pilkada serentak tahun ini tidak fair. Oleh karena itu, kata Hanafi, pihaknya sudah mengirimkan surat keberatan ke Kemendagri.

"Sudah kita (kirim suratnya), kami minta Mendagri mencabut itu. Kita tunggu sikap menteri kayak apa. (Kami berharap) presiden memberikan arahan yang benar terkait keputusan pembantu presiden ini," tutup Hanafi.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo keberatan apabila usulannya menunjuk dua penjabat (Pj) gubernur dari kepolisian disebut untuk mengamankan suara PDIP. Tjahjo menepis bila ada asumsi seperti isu tersebut .

"Nggak ada anggapan. Semua orang punya anggapan tapi yang saya lakukan semua orang punya aturan bahwa pejabat manapun, kementerian, lembaga di bawah menteri dan Kapolri, di bawah Panglima TNI adalah Eselon I. Apakah dia Sesneg kayak di kepolisian, semua sama," ujar Tjahjo di Tugu Proklamasi, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (27/1/2018).