BREAKINGNEWS.CO.ID – Konflik hukum antara PT  PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) melawan anak usahanya PT Karya Citra Nusantara (KCN) sebaiknya dapat diselesaikan dengan dialog internal. Hal tersebut perlu dikedepankan karena secara tidak langsung akan mengganggu aktifitas bongkar muat kawasan pelabuhan Tanjung Priok yang sudah sangat padat.

Pasalnya, kerjasama kedua belah pihak dalam pengembangan  pelabuhan dan dermaga Marunda 1,2, dan 3 salah satunya bertujuan untuk mengurangi beban pelabuhan Tanjung Priok yang dinilai sudah mulai over capacity.

"Mumpung belum ada putusan inkrah di MA, sebaiknya ada dialog-dialog yang dilakukan di internal terlebih dahulu. Karena, kalau tidak ada solusi dikhawatirkan akan menggangu kinerja Pelabuhan Marunda," kata  pakar hukum kelautan Chandra Motik  di Jakarta, Senin (17/9/2019)

Seperti diketahui,  PT KCN melayangkan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang menerima gugatan KBN.

Akibatnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan KCN terancam dihukum Rp773 miliar. Kasus ini belum inkrah dan saat ini diadili di tingkat kasasi.

Chandra menyebut, jika persoalan ini dibiarkan berlarut-larut akan membuat para pemodal ragu untuk berinvestasi di Indonesia dan konflik keduanya dianggap menjadi preseden buruk kepada dunia usaha dalam negeri. "Kalau begini orang bisa jadi malas investasi di Indonesia," ujarnya.

Pernyataan Chandra tersebut  senada dengan  keinginan pihak Kementerian Perhubungan yang menjadi salah satu tergugat dalam sengketa perdata ini.

Kementerian pimpinan Budi Karya Sumadi ini merasa perlu ada terobosan di luar meja hijau. Itu tak lain karena  ada kepentingan  yang lebih luas yang terdapat di dalam kawasan yang menjadi objek sengketa.

Pengembangan dermaga Marunda yang semula menjadi sentral kerja sama antara KBN dan PT KCN menjadi vital karena proyek itu digadang-gadang akan bisa mengurangi beban yang ditampung Pelabuhan Tanjung Priok saat ini.

"Harapan saya (pembangunan Pelabuhan Marunda) tetap berjalan, supaya tidak ada stagnan," kata Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.

Terlepas dari sejumlah persoalan yang harus diselesaikan, namun proyeksi  dermaga Marunda sebagai lokasi untuk bongkar muat sejumlah produk cura seperti batu bara dan komoditas cair lainnya juga tak bisa dikesampingkan begitu saja. “Maka posisi pelabuhan dan dermaga Marunda menjadi penting karena sekaligu bisa mengurangi beban yang ada di Tanjung Priok yang sudah terlalu padat, ”tegasnya.

Untuk itu, Budi mengharapkan para pihak yang sedang bersengkata dan sudah sampai ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung segera melakukan rekonsiliasi agar pembangunan kawasan tersebut tidak terhenti. "Pelabuhan tetap berjalan, kami menunggu keputusan dari pengadilan saja. Harapan saya ada rekonsiliasi di antara mereka (yang berkonflik)," ucap Menhub.